Legislator PKS Yeni Rahman Kawal Aspirasi Warga Mariso Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yeni Rahman turun melakukan reses ke lorong-lorong tempat tinggal warga.

Dalam dua hari ini, Yeni mendatangi tiga titik. 

Antara lain warga Jl Ratulangi Residen RW 01 RT 02 Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang.

Kemudian warga Jl Rajawali 1 lorong 13 A No 30, Jl Gelatik No 2 Kompleks Patompo, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Dalam kesempatan itu, Yeni Rahman memperkenalkan bidang yang menjadi urusan Komisi D DPRD Kota Makassar. Antara lain bidang sosial dan pendidikan.

Ia mengajak warga setempat untuk mendukung program vaksinasi Covid-19.

Ia mencontohkan guru-guru mengaji yang mau insentif harus divaksin terlebih dahulu.

Jika tidak ada aral melintang, Yeni Rahman sekolah tatap muka akan dibuka kembali pada semester mendatang jika guru-guru telah selesai divaksin.

"InsyaAllah Juli sekolah tatap muka terbatas akan dibuka. Mungkin Belajar 3 kali seminggu di kelas, kita tunggu saja," ujar Yeni.

Yeni Rahman juga mengungkapkan fenomena peran orang tua terhadap anak-anak di tengah pembelajaran daring.

Menurutnya tidak sedikit orang tua yang menjadi guru kepada anak-anaknya yang belajar daring di rumah.

"Kita harus berbesar hati ambil alih fungsi guru, kita paksa diri jadi guru. Pendidikan ini pun tidak hanya beban ibu saja, harus kolaborasi baik antara bapak dan ibu," ujar Yeni.

Tak lupa Yeni menyampaikan DPRD Kota Makassar sedang menggodok peraturan daerah tentang pasar dan parkir.

Sementara itu sejumlah warga yang hadir menyampaikan keluhan soal bantuan sosial yang dinilai belum merata ke masyarakat Kota Makassar.

Dg Rannu, misalnya. Warga Pasar Lette ini meminta disampaikan mekanisme pemberian bantuan BLT selama ini. 

Tak ketinggalan, Wahyu Ningsih juga mempertanyakan soal bantuan PKH yang dinilai belum merata.

"Ibu dewan yang terhormat, banyak warga yang tidak dapat, tidak tersentuh PKH, bagaimana caranya bisa dapat PKH," ujarnya.

"Kemudian Rastra, pendampingan, tidak merata, tidak pernah dilibatkan RT RW, datanya di pendamping," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Yeni Rahman mengatakan TKSK dipilih berdasarkan SK yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Menurutnya, TKSK adalah wewenang dari Kemensos.(*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95