Dapat Izin Mendagri untuk Mutasi, Danny Pomanto: Pak Camat Dulu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mengaku telah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian untuk resetting atau mutasi pejabat di Pemerintah Kota Makassar.

Danny pun akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Mendagri, yaitu dengan cara bertahap.

"Jadi sama seperti waktu saya bertemu dengan beliau (Tito) disampaikan bahwa harus smooth, yaitu jangan sekaligus. Saya bilang memang tidak mungkin sekaligus, memang ijinnya begitu, tapi beliau punya arahan prakteknya bertahap," katanya, Kamis (22/4/2021).

Alasan mutasi yaitu kebutuhan. Pihaknya ingin mejalankan program pemerintahan secepatnya.

"Dimulai dari eselon tiga, karena ini Makassar Recover pengwilayahan. Disitu ada camat, lurah dan RT/RW," jelasnya.

"Tapi menurut saya sama saja, begitu pengarahan teknisnya, smooth, dan sombere. Saya juga bilang, saya selalu sombere, tapi orang lain yang ribut," lanjutnya

Ia pun akan berbagi tugas dengan Fatmawati Rusdi, untuk mengawal pengawasan resetting ini.

Lanjutnya, ia mengaku telah mendapat izin penuh dari Kemendagri dan KASN.

Bahkan hari ini ia akan berangkat ke Jakarta, untuk mengambil surat resmi dari Kemendagri.

"Nanti saya mau ke Jakarta, sekaligus memang saya diminta jadi narasumber di Otda ( Otonomi Daerah) Kemendagri," tutupnya

Sebelumnya diberitakan, Tito Karnavian berpesan agar resetting dilakukan secara soft, atau bertahap.

Dan harus dijelaskan dengan baik kepada seluruh pejabat yang ada perihal perombakan struktur jabatan di pemkot.

"Saya tentu akan dukung langkah beliau. Tapi saya tentu harapkan ini bisa dengan cara smooth, menyentuh hati, apa istilahnya sombere," ujar Tito saat konferensi pers usai memberikan pengarahan kepada ASN Pemkot di Ruang Sipakatau Balai Kota, Kamis (22/4/2021).

Seluruh pejabat lingkup Pemkot Makassar, disampaikan Tito, harus mampu mengikuti ritme kinerja Danny.

Melalui resetting, ia memandang bahwa Danny ingin adanya kerja cepat untuk mensukseskan seluruh programnya.

"Nah tadi kehadiran saya di depan pejabat yang lain juga sampaikan itu, agar bawahan sesuaikan pimpinan," jelasnya.

"Pimpinan ini punya warna sendiri setiap orang punya warna sendiri leadership itu. Bawahan harus sesuaikan segera imbangi langkah-langkah itu," tambah Mantan Kapolri RI ini.

Danny sebagai Walikota Makassar, dianggap memiliki hak untuk mengganti dan memilih pejabat yang akan mendampinginya.

Sehingga, program kerjanya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi bisa sukses digelar.

"Jadi saya kira pak Danny sebagai Wali Kota memiliki kewenangan untuk menilai siapa saja bawahan. Yang menurut beliau cocok mengimbangi dan mengeksekusi program-program beliau," imbuhnya.

"Prinsip kami dari kemendagri mendukung sepanjang itu untuk kepentingan kota makassar," terangnya.