Tribun Majene
Muncul Isu KLB, Begini Respon Ketua DPC PKB Majene
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Basri Ibrahim mengaku tidak terlalu respect dengan kabar wacana
Penulis: Hasan Basri | Editor: Sudirman
TRIBUN - TIMUR. COM, MAJENE --Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Basri Ibrahim mengaku tidak terlalu respect dengan kabar wacana Kongres Luar Biasa (KLB).
Isu yang mencuat setelah adanya desakan 113 DPC yang menghendaki digelarnya KLB dengan dalih Ketua Umum Muhaimin Iskandar dinilai melanggar konstitusi Partai, AD/ART.
"Di DPC Majene sampai hari ini tidak ada pelanggaran konstitusi. Sehingga bagi kami tidak terlalu respect dengan wacana yang digulirkan teman teman untuk KLB, "kata Basri Ibrahim.
Basri mengaku sangat setuju dengan adanya perubahan perubahan dan melakukan Kongres luar biasa sepanjang ada ditemukan pelanggaran konstitusi.
"Tapi sepanjang tidak pelanggaran kami tidak terlalu merespon dan respect pada teman teman yang menginginkan KLB, " paparnya.
Kata dia, Kongres luar biasa yang diinginkan oleh pihak tertentu hanya merupakan ambisius politik.
Jadi ada ambisius politik yang ingin dimainkan, tapi tidak punya ruang sehingga memunculkan wacana itu.
Basri berharap kepada seluruh pihak yang mencoba menggulirkan untuk KLB, agar bisa berpikir dewasa dalam berpolitik.
Jangan mau dimainkan kelompok lain atau diluar dari struktur Partai Kebangkitan Bangsa.
Sebelumnya munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.
Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.
Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/ketua-dpc-pkb-kabupaten-majene-sulawesi-barat-sulbar-basri-ibrahim.jpg)