Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kudeta Gus Ami

Ketua DPC PKB Majene Basri Ibrahim Setuju Muktamar Luar Biasa PKB Digelar Asalkan?

Basri Ibrahim mengaku setuju ada perubahan di tubuh partai melalui muktamar luar biasa sepanjang ditemukan pelanggaran konstitusi.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Ist
Ketua DPC PKB Majene Basri Ibrahim 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Majene Basri Ibrahim mengaku tidak terlalu respect atas wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB.

Isu MLB PKB mencuat setelah adanya desakan 113 DPC PKB menghendaki digelarnya MLB dengan dalih Ketua Umum Abd Muhaimin Iskandar melanggar konstitusi partai, AD/ART.

“Di DPC PKB Majene sampai hari ini tidak ada pelanggaran konstitusi. Bagi kami tidak terlalu respect dengan wacana yang digulirkan teman-teman,” katanya.

Basri Ibrahim mengaku setuju ada perubahan di tubuh partai melalui muktamar luar biasa sepanjang ditemukan pelanggaran konstitusi.

“Tapi sepanjang tidak pelanggaran kami tidak terlalu merespon dan respect pada teman-teman yang menginginkan KLB,” tegasnya.

Kata dia, muktamar luar biasa yang diinginkan oleh kader tertentu hanya ambisi politik.

Jadi ada ambisius politik yang ingin dimainkan, tapi tidak punya ruang, sehingga memunculkan wacana tersebut.

Basri berharap seluruh pihak yang mencoba menggulirkan untuk MLB agar bisa berpikir dewasa dalam berpolitik.

“Jangan mau dimainkan kelompok lain atau di luar dari struktur PKB,” ujar Basri.

Diketahui, ratusan kader PKB tingkat DPC ingin terselenggaranya MLB.

Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal itu diungkapkan mantan Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappatunru.

Ketua PKB Jeneponto Andi Mappatunru
Ketua PKB Jeneponto Andi Mappatunru (muslimin/tribunjeneponto.com)

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

“Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi,” kata Andi Mappatunru, Senin (12/4) lalu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved