Breaking News:

Kepala Sekola Cabuli Siswi

LBH Makassar Turunkan 10 Pengacara Dampingi Siswi SMK Diduga Dicabuli di Jeneponto

LBH Makassar menurunkan 10 pengacara atas kasus pencabulan oknum Kepala SMK Negeri di Jeneponto.

LBH Makassar Turunkan 10 Pengacara Dampingi Siswi SMK Diduga Dicabuli di Jeneponto
handover
Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disabilita LBH Kota Makasar, Rezky Pratiwi,

TRIBUN-TIMUR COM, JENEPONTO - Kasus dugaan pencabulan siswi SMK di Jeneponto berinisial NF (17 tahun) menjadi perhatian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar

Kasus dugaan pencabulan oknum Kepala SMK Negeri di Jeneponto sudah dijadikan tersangka Polres Jeneponto.

Diketahui pelaku pencabulan inisial KR telah dilaporkan oleh korbannya siswi SMKN di Jeneponto, NF (17).

Sehingga, kasus dugaan kepala sekolah cabuli siswi menjadi perhatian warga Jeneponto sejak akhir Maret 2021.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kepala SMK Jeneponto KR Jadi Tersangka Pencabulan Meski Ogah Akui Cabuli Siswi

YLBH-LBH Makasar menjelaskan pelaku berinial RK memanggil korban ke ruangannya melalui perantara guru inisial (AN) dengan modus untuk mengurus nilai ujian korban yang bermasalah.

Saat tiba di ruangan, KR tidak menanyakan soal nilai korban NF tetapi malah melakukan hal-hal senonoh.

"Pelaku justru mengomentari hal-hal pribadi yang tidak ada kaitannya dengan nilai, selanjutnya pelaku memanfaatkan situasi dengan melakukan perbuatan cabul dengan memegang bagian tubuh korban disertai kekerasan," isi rilis LBH Makasar diterima Tribun Timur, Jumat (9/4/2021).

Akibat kejadian tersebut korban mengalami tekanan psikologis yang mengaķibatkan korban tak ingin kembali ke sekolah.

Sehingga peristiwa tersebut dilapor ke Polres Jeneponto pada hari yang sama dengan no laporan polisi:LP/B/86/III/1.24/2021/Polda Sulsel/Res Jeneponto dengan dugaan perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 UU: No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Halaman
12
Penulis: Muh Rakib
Editor: Muh Hasim Arfah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved