Evaluasi Pilkada Serentak 2020, Ketua KPU Sulbar: Penerapan Sirekap Masih Terkendala SDM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ketua KPU Sulbar, Rustang, mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulbar masih terkedala pada penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

"Untungnya masih menjadi kewajiban internal, selain karena jaringan memang kendalanya karena faktor SDM yang belum siap menggunakan Sirekap,"kata Rustang di temui di hotel pantai Indah Mamuju, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, KPPS masih sangat baru, belum belajar terkait regulasi, kemudian disibukkan lagi dengan penerapan Sirekap.

"Biasa ada KPPS yang melakukan aktivasi, kemudian dia coba, namun lucunya ada yang mengirim hasil percobaannya,"tuturnya.

Meski begitu, lanjut Rustang, Sirekap mampu mengangkat nama Sulbar menjadi yang tercepat seluruh Indonesia.

"Kabupaten Majene itu mampu menjadi daerah yang tercepat merampungkan Sirekap, ini karena manajemennya bagus, kecamatan Ulumanda yang dikhawatirkan justru dia yang pertama bisa merampungkan Sirekap,"tuturnya.

Namun, menurutnya, secara umum tahapan Pilkada Serentak 2020 di Sulbar berjalan dengan baik.

"Logistik dan tungsura nyaris tidak ada yang bermasalah,"ucapnya.

Kemudian, penerapan protokol kesehatan yang dikhawatirkan, justru berjalan dengan sangat bagus di semua TPS.

"Tinggal kita tingkatkan untuk desain pemilu dan Pilkada Serentak 2024,"kata dia.

Dari segi partisipasi pemilu, Rustang mengungkapkan, juga terjadi peningkatan,bahkan mampu melewati target yang ditetapkan.

"Kurang lebih 89 persen partisipasi pemilih kita, target kami itu 77,60 persen sudah melebihi target yang ditetapkan KPI RI 77,5. Alhamdulillah melebihi,"tuturnya.

Dikatakan, empat kabupaten di Sulbar yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Majene dan Mamuju Tengah yang paling tinggi partisipasi Pemilunya.

"Selain sosialisasi, kesadaran pemilih tentang pentingnya memilih pemimpin yang baik sangat mempengaruhi, jadi saya melihat kesadaran masyarakat sudah semakin bagus di Sulbar,"pungkasnya.

Rustang juga mengatakan masih akan mengevaluasi terkait adanya satu daerah yang melakukan gugatan ke MK meskipun dalam prosesnya gugatan itu tidak diterima oleh MK.

"Target kami zero MK, tapi masih ada satu kabupaten masuk di MK meski pun dalam proses tidak dikabulkan oleh MK, tapi kita akan evaluasi kembali dimana kelemahannya,"tuturnya. (tribun-timur.com)