Legislator PKS Ingatkan Wali Kota Makassar Tidak Bisa Seenaknya Ganti Ketua RT/RW

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, Yeni Rahman mengatakan kepala daerah tidak boleh seenaknya mengganti RT RW.

Yeni Rahman mengatakan, RT RW lahir dari pilihan rakyat, tidak boleh seenaknya diganti oleh Wali Kota Makassar.

Hal itu disampaikan menanggapi wacana perombakan RT RW oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

"Perlu diketahui bersama RT-RW itukan dipilih masyarakat setempat. Tidak boleh dong Wali Kota seenaknya mengganti begitu saja," kata Yeni kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Yeni mengatakan, kebijakan penggantian RT RW harus didasari alasan dan tolok ukur yang jelas.

Menurutnya, penggantian RT RW dengan alasan tidak mendukung program Makassar Recover tidak bisa dibenarkan.

Ia mengatakan, kebijakan kepala daerah harus dilakukan berdasarkan aturan pemerintahan yang berlalu.

"Jangan karena alasan Makassar Recover semuanya dibabat seperti itu. Tidak boleh itu, harus pake aturan. Saya heran tapi kita juga belum konfirmasi. Jadi tak serta merta kita langsung menjawab berita di media. Jika diasumsikan berita ini benar kita sayangkan," ujarnya.

Yeni mengaku belum menerima informasi ataupun penjelasan dari Pemerintah Kota Makassar soal wacana penggantian RT RW itu.

"Mudah-mudahan berita itu tidak benar ya. Karena kita juga belum langsung klarifikasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto berencana merombak seluruh jajaran rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).

Danny beralasan, ada upaya dari jajaran RT/RW mencoba menggagalkan program Makassar Recover.

Padahal ia telah mengimbau, kepada seluruh jajaran pemerintah kota Makassar, agar bisa bersama-sama mensukseskan Makassar Recover.

"Artinya begini, suasana dibawa itu mestinya, politik sudah berakhir, satu setengah bulan sudah cukup untuk saya mengimbau, mari sukseskan makassar recover. Tidak adalagi 1234, tidak ada," ujarnya, Selasa (6/4/2021).

Namun, masih banyak lurah yang tidak ingin mensukseskan program tersebut, dengan tidak melakukan refocusing anggaran.

"Kenyataannya sekarang, banyak lurah, tidak mau mensukseskan makassar recover. Apa buktinya? Refocusing anggaran mereka tidak urus, banyak camat juga begitu," lanjutnya

Bahkan menurutnya, pihak lurah ikut menghasut para RT dan RW untuk menggagalkan program Makassar Recover.

"Bahkan lurah ini menghasut rt rw untuk menggagalkan ini, jadi saya tidak bakal tinggal diam," tegasnya.

Bahkan ia mengandaikan, jika ada gawai atau gadget yang bermasalah. Maka harus dilakukan resetting, atau restaring 

"Tapi kalau masih heng, dibuang saja itu Hp," katanya sambil tertawa.

Sehingga pihaknya akan melakukan perombakan dijajaran RT/RW, dan menggantinya dengan Plt.

"Maka lebih baik kita reset semua RT/RT mulai minggu depan saya lagi selesaikan ini. Saya akan kosongkan semua, mulai dari nol, baru kita tunjuk Plt, sampai pemilihan Rt Rw 2022," tutupnya.

Diketahui, Rukun Tetangga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. 

Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat.

Dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.