Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Makassar

BBPOM Makassar Terapkan Asas Transparansi Pada Pelayanan

Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan Balai Besar POM di Makassar, di Aula BBPOM, Jl Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Makassar, Senin

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Muh Hasim Arfah
tribun timur/ikhsan WR
BBPOM Gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan Balai Besar POM di Makassar, di Aula BBPOM, Jl Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Makassar, Senin (5/4/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar menggelar Sosialisasi Penyebaran Informasi Obat dan Makanan.

Kegiatan ini digelar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan Balai Besar POM di Makassar, di Aula BBPOM, Jl Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/4/2021).

Kegiatan ini menghadirkan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer sebagai pembicara, membahas penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Kantor BBPOM Makassar, Dra Hardianingsih mengatakan, pihaknya mengharapkan Ombudsman bisa memberikan pencerahan terkait pelayanan publik.

"Sehingga masukan masukan yang ada, bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima," ujar Hardianingsih

"Sekaligus agar kami bisa menuju Zona Integritas WBK dan WBBM ( Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)," lanjutnya

Lanjutnya, saat ini pihaknya terus meningkatkan pelayanan yang ada di BBPOM.

Salah satunya dengan menerapkan asas transparansi pada pelayanan.

Beberapa pelayanan kami itu gratis, ada yang berbayar, tapi pembayarannya itu via transfer. Sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan efisien, intinya kedepannya kami akan tingkatkan lagi," terangnya.

Sementara itu, Subhan Djoer mengatakan, BBPOM Makassar merupakan instansi pemerintah dengan aduan paling sedikit

"BBPOM, adalah instansi yang paling sedikit dilaporkan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel," katanya

Namun, ia menjelaskan banyak atau tidaknya aduan tidak serta merta menandakan kualitas pelayanan.

"Capil contohnyan yang paling banyak diadukan, tapi bukan berarti buruk, tapi memang karena instansi itu paling banyak bersentuhan dengan masyarakat," jelasnya

"Begitu juga sebaliknya, jangan sampai tidak ada laporan, karena masyarakat tidak tahu mau melapor kemana," lanjutnya

Tapi, menurut Subhan, di BBPOM ini bisa jadi layanan pengaduan internal sudah berjalan dengan baik.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved