KPU Sulsel
Desain KPU, Pilgub Sulsel November 2024, Pileg Pilpres Februari-Maret
Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) bersama KPU 24 kabupaten kota mulai menyusun anggaran untuk tahapan pemilihan legislatif dan pilka
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Rasni
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) bersama KPU 24 kabupaten kota mulai menyusun anggaran untuk tahapan pemilihan legislatif dan pilkada serentak 2024.
Hal itu dilakukan KPU menindaklanjut keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Dengan keputusan tersebut, tidak ada perubahan UU Pemilu tahun ini.
Pileg, Pilpres, dan pilkada serentak akan digelar tahun 2024.
Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengatakan, dari tahapan yang dipersiapkan KPU RI, pemungutan suara pilkada serentak akan digelar pada November 2024.
Menurutnya, hal itu merujuk pada UU Pilkada UU Nomor 10 tahun 2016.
Sementara pileg dan pilpres, kata Faisal, KPU mendesain pemungutan suaranya digelar lebih cepat dibanding selama ini, yaitu antara Februari atau Maret 2024.
"KPU mendesain, karena kan pileg selama ini digelar di April, maka itu didesain lebih cepat agar tidak bersinggungan dengan tahapan pilkada," kata Faisal Amir kepada Tribun Timur, Sabtu (3/4/2021).
"Jadi KPU RI menyiapkan alternatif pemungutan suara pileg itu antara bulan Februari atau Maret 2024," ujar Faisal.
Faisal Amir mengatakan, tahap pilkada sejatinya efektif digelar sembilan bulan sebelum pemungutan suara.
Oleh karena itu, jika pilkada serentak digelar bulan November 2024, maka pileg digelar antara Februari atau Maret.
"Tahapan pilkada efektif 9 bulan, tiga bulan persiapan, dan 6 bulan pelaksanaan. Dari Februari ke November ini 9 bulan," kata Faisal Amir.
"Jadi bisa dikatakan semua tahapan pileg sudah selesai baru kemudian masuk ke tahapan pilkada bupati walikota dan gubernur," terang Faisal Amir.
Dengan desain Pileg dan Pilpres digelar Februari 2024 itu, KPU juga telah memperhitungkan alokasi waktu jika ada peserta pemilu mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi.
"Masih mungkin ada sisa kegiatan kalau misalnya ada berlanjut ke MK, kita berharap putusan selesai dan tidak berlarut-larut supaya kita bisa lanjut ke pilkada," kata Faisal.
