Tribun Politik
Ketua Partai Pengusung Peluang Jadi Wakil Gubernur Sulsel Setelah Nurdin Abdullah Ditangkap KPK
Pengamat politik memprediksi 3 partai politik berpeluang menduduki jabatan wakil gubernur Sulsel jika Nurdin Abdullah ditahan KPK.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Muh Hasim Arfah
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga partai politik berpeluang mendudukkan kadernya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan jika kasus hukum Nurdin Abdullah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sebelumnya, Nurdin Abdullah tersangka untuk kasus dugaan gratifikasi proyek di Pemerintah Sulawesi Selatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atas Nurdin Abdullah, Sabtu (27/3/2021) dini hari.
Baca juga: Akhirnya Virna Ria Zalda Diperiksa KPK Terkait Suap Terhadap Nurdin Abdullah
Tiga partai politik tercatat sebagai pengusung pasangan Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 lalu.
Antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketiga partai politik tersebut masing-masing punya kader terbaik yang dinilai punya kans menempati posisi Wakil Gubernur Sulsel.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto menilai sejumlah nama yang dinilai layak seperti Ashabul Kahfi, Usman Lonta, Irfan AB maupun Andi Yusran Paris dari PAN.
Sementara dari PDIP, Luhur menyebut nama seperti Andi Ridwan Wittiri, Rudy Pieter Goni serta Andi Ansyari Mangkona.
Sementara dari PKS nama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muh Amri Arsyid.
Luhur mengatakan, pengusulan calon wagub baru bisa dilakukan jika Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah didefenitifkan jabatannya.
Hal itu pun baru bisa terjadi jika status Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah sudah berhalangan tetap, dari proses hukum yang dijalani.
"Soal siapa kader atau tokoh dari partai apa yang potensial mengisi jabatan Wagub, tergantung konsensus di partai koalisi," kata Luhur kepada Tribun Timur, Jumat (2/4/2021).
"Fatsoen politiknya adalah pemilihan figur cawagub tetap mempertahankan formasi dan komposisi partai pendukung gubernur dan Wagub," sambung Luhur.
Dalam Pilgub Sulsel 2018 lalu, PAN mengontrol 9 kursi parlemen Sulsel, PKS 6 kursi, dan PDIP 5 kursi.
Luhur menilai, selama ini status kekaderan Nurdin Abdullah di PDIP tidak pernah dideklarasikan secara terbuka.
