Breaking News:

Tribun Toraja Utara

Ombudsman Sulsel Periksa Pemkab Toraja Utara, Terkait Dugaan Kasus Tanah Adat

Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menindak lanjuti pengaduan kelompok masyarakat adat di Toraja Utara

Ombudsman Perwakilan Sulsel
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, saat melakukan pertemuan dengan Pemkab Toraja Utara 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menindak lanjuti pengaduan kelompok masyarakat adat di Toraja Utara, dengan melakukan pertemuan dengan Pemkab Toraja Utara.

Pelaporan ini terkait dugaan mal-administrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur pengambilan tanah adat, oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

"Laporan dugaan Maladministrasi dalam bentuk Penyimpangan Prosedur pengambilalihan tanah adat oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara," ujar Kepala Bidang Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Muslimin B. Putra, Rabu (31/3/2021).

Awalnya, pengaduan disampaikan ke Ombudsman RI di Jakarta pada Agustus 2019 silam.

Kemudian dilimpahkan ke Kantor Perwakilan Sulsel tanggal 20 November 2019. 

Pada Selasa 30 Maret 2021 kemarin, Tim Ombudsman Sulsel telah berhasil meminta klarifikasi langsung pihak pemerintah daerah Toraja Utara.

Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah kabupaten Toraja Utara dipimpin langsung oleh Bupati Dr. Kalitiku Paembonan, beserta pejabat teras.

Seperti Asisten III, Kabag Hukum, mantan Kabag Pemerintahan, beberapa Staf Ahli, Lurah Rantepaku, dan beberapa staf lainnya.

"Mantan Kabag Pemerintahan yang kini menjabat Kepala Dinas Sosial, Mira Bangalino, sudah memberikan penjelasan terkait substansi pengaduan masyarakat adat tersebut bersama dengan Lurah Ranatepaku, Zeth Rante Tondok," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut pihak Pemerintah, mengaku daerah tidak mengambil alih tanah adat seperti diadukan. 

Halaman
12
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved