DPW PPP Sulsel Terbelah Soal Jadwal Musyawarah Wilayah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan (DPW PPP Sulsel) terbelah dalam keputusan usulan jadwal Musyawarah Wilayah.

DPW PPP Sulsel mengajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar Muswil digelar pada akhir Mei 2021, atau selepas Ramadan 1442 Hijriah.

Sekretaris DPW PPP Sulsel Asrul Makkaraus ternyata memprotes usulan ketuanya, Muh Aras. 

Adik kandung Amir Uskara itu mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam sebuah Grup WhatsApp Keluarga Besar PPP Sulsel, Asrul mempertanyakan surat DPW yang terbit tanpa tanda tangan sekretaris.

Bahkan Asrul mengatakan bahwa keputusan usulan jadwal Muswil akhir Mei 2021 itu lahir tanpa melalui Rapat DPW.

"Tabe Pak Ketua yang terhormat. Mohon dikonfirmasi kenapa ada surat yang masuk ke DPP tanpa tanda tangan sekretaris dan tanpa melalui mekanisme rapat di DPW," tulis Asrul melalui Grup Keluarga Besar PPP Sulsel.

Tribun Timur mencoba mengonformasi hal itu kepada Muh Aras dan Asrul Makkaraus. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya tidak memberikan respon. 

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan (PPP Sulsel) Muh Aras mengusulkan gelaran musyawarah wilayah PPP Sulsel dihelat di tahap ketiga, yaitu Mei 2021.

Usulan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Suharso Monoarfa melalui surat DPW PPP Sulsel tertanggal 15 Maret 2021.

Surat tersebut ditandatangani Muh Aras selaku Ketua DPW PPP Sulsel, dan Wakil Sekretaris Mallapiang. Sekretaris DPW tidak bertanda tangan.

Spekulasi berkembang di internal PPP Sulsel. Muh Aras disebutkan mengulur jadwal Muswil agar bisa melakukan konsolidasi pemenangan dalam dua bulan ini.

Apalagi kubu penantang Imam Fauzan telah mengklaim dukungan 19 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Dalam salinan surat yang dilihat Tribun Timur, Kamis (18/3/2021), Muh Aras menyertakan tiga argementasi alasan usulan Muswil digelar Mei 2021.

Pertama, Muh Aras berasalan ingin menuntaskan Musyawarah Kerja Cabang bagi DPC-DPC yang belum melaksanakan.