Andi Iwan Aras Harap Pembebasan Lahan Kereta Api Sulsel Segera Dirampungkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras berharap pembebasan lahan proyek kereta api Sulawesi Selatan segera dirampungkan.

Andi Iwan mengatakan, kehadiran kereta api sebagai alat transportasi massal akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat Sulsel. 

Utamanya bagi UMKM lokal dari Kota Makassar hingga Kota Parepare.

Akan tetapi, proyek kereta api Sulsel hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. Bahkan telah molor tiga tahun dari jadwal perampungan tahun 2018.

Hal itu disampaikan dalam rapat terkait proyek Jalur Kereta Api Makssar-Parepare di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (17/3/2021) sore.

Rapat dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakapolda Sulsel, Kejati Sulsel, Ketua Pengadilan Tinggi, Kakanwil Pertanahan, Bupati Maros, Bupati Pangkep, Dirut PT Lembaga Manajemen, Dirut PT Semen Tonasa, Dirut PT Len Industri, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Bagian Timur.

"Kita berharap pembebasan lahan proyek infrastruktur dirampungkan segera, utamanya lahan kereta api yang sudah molor sejak 2018," kata Andi Iwan Darmawan Aras.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta Balai Kereta Api untuk selalu melibatkan pengusaha lokal dalam pembangunan proyek kereta api tersebut.

Kedua, Andi Iwan Aras berharap tim apresial melakukan transaksi ganti rugi lahan warga yang terdampak dengan dengan benar. Hal itu diharapkan memberi rasa keadilan bagi masyarakat Sulsel.

"Kadang-kadang masyarakat ribut karena merasa tidak adil, nilai lahainya yang dinilai lebih strategis kadang dianggap lebih rendah dibanding lahan masyarakat lain," ujar Andi Iwan.

Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan siap mengawal pembangunan proyek kereta api dan sejumlah infrastruktur lainnya agar berjalan dengan baik.

Apalagi Andi Iwan Darmawan Aras adalah legislator DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

"Saya juga meminta kepada ELman (lembaga pembiayaan) agar semua lahan yang sudah tidak ada masalah agar segera dibayar ganti rugi lahannya. Karena itu sering dipermasalahankan kepala tinggi, karena kadang sudah ok masalahnya tapi belum dibayar," ujarnya.

Sementara itu Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Timur Kementerian Perhubungan, Jumadi melaporkan progres terbaru proyek Kereta Api Sulsel.

Jumadi mengatakan, inti dari rapat tersebut bagaimana koordinasi untuk mendapat dukungan penuh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di daerah.

"Soal progresnya cukup signifikan, Pangkep 93 persen, tinggal yang di pengadilan karena itu sedang berproses, antriannya mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur)," ujarnya ditemui di kantor Gubernur, Rabu sore.

Sementara di Maros 63,08 persen dengan total bidang yang telah dibayarkan sekitar 540 bidang. Namun perbaikan berkasnya cukup tinggi sekitar 225 bidang atau 26,28 persen dari total bidang lahan 856 bidang.

"Penyelesaian lahan sebetulnya kita target akhir tahun selesai konstruksi. Sehingga penyelesaian itu ada yang dilakukan secara paralel," katanya.

"Jadi dengan kondisi Maros 63,08 persen itu sudah bisa kita lakukan konstruksi sambil yang 36,92 persen diupayakan 2-3 bulan selesai sehingga paralel. Tidak perlu menunggu 100 persen baru mulai," tambahnya.

Menurutnya, bila melihat paparannya di depan Menteri, kalau sudah pembebasan 1 km, itu belum dibangun karena musim penghujan.

"Ini setelah musim penghujan habis kita sudah mulai konstruksi dan akselerasinya tinggi," ujarnya.

Masing-masing kabupaten, lanjut dia, ada tim perecapatan untuk membackup tim pengadaan tanah.

"Semuanya sepakat untuk selesaikan secepatnya, kalau kita bisa selesaikan April, kira-kira Maros itu bisa mencapai 85 persen sudah cukup," ujarnya.

"Pangkep itu sudah 93 persen cuman ada beberapa yang enggan mengambil uangnya di pengadilan, secara hukum itu sudah tidak punya hak, cuma kita mengantisipasi masalah sosial karena masyarakat belum mengerti," jelasnya.

Karena, kata dia, kalau sudah ada izin pengendalian, otomatis tanah itu milik pemerintah. 

"Saat ini anggaran masih sisa Rp 600 miliar yang standby," katanya.

Progres Pengadaan Lahan Rel Kereta Api (KA) Makassar-Parepare Per 16 Maret 2021

Pangkep

*-Terbayarkan: 1.848 bidang (93,76%)

-Menunggu jadwal pembayaran: 5 bidang (0,25%)

--Proses pengajuan pembayaran ke LMAN: 2 bidang (0,15%)

-Proses penawaran juru sita di PN: 60 bidang (3,04%)

--Proses pendaftaran konsiyasi lanjutan di PN Pangkep: 50 bidang (2,53%)

-Proses Ditolak LMAN: 6 bidang (0,30%)

-Total: 1.971 bidang

Maros
-Terbayarkan: 540 bidang (63,08%)

--Menunggu jadwal pembayaran: -

-Proses pengajuan pembayaran ke LMAN: 73 bidang (8,53%)

--Proses penawaran juru sita di PN: 5 bidang (0,58%)

-Proses konsiyasi di PN Pangkep: 
--Proses pendaftaran konsiyasi lanjutan di PN Pangkep: 13 bidang (1,52%)

-Proses perbaikan berkas: 225 bidang (26,28%)

-Total: 856 bidang.

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95