Wakil Ketua KPK Sambangi Kantor Gubernur Sulsel, Terkait OTT Nurdin Abdullah?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (16/3/2021).

Saat ditanya awak media, apakah kehadirannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret orang nomor satu di Sulsel, Nurdin Abdullah?

"Ini penguatan untuk sistem prefentif, yah kegiatan rutin kami melakukan korsub, memastikan apakah pemerintah melakukan penyelengara, apa apa yang direkomendasikan kalau misalnya ada yang macet, kenapa macet kalau belum meningkat," ujarnya Senin siang.

"(Lalu) soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kalau misalnya baru 25 orang yang melapor ayo dikejar. Hanya sebatas itu. Kita tidak bicara cast (kasus), kita tidak bicara tentang kejadian kemarin (OTT)," ujarnya diwancara, Selasa siang.

Menurut Lili, bukan karena sudah ada OTT sehingga KPK turun ke Sulsel.

"Kebetulan saja kemarin ada OTT, tapi kami sudah merencanakan jauh-jauh hari kegiatan kemana pun dan tidak menghalangi kegiatan itu," ujarnya.

"Dan kemudian apabila ini sudah kejadian mungkin hari ini pertemuan itu bisa. Ayok sama sama kita perbaiki. Nanti pak Wagub sebagai PLT melakukan ini itu dan perbaikan," tambahnya.

Utamanya, lanjut dia, pengadaan barang dan jasa. "Sebaiknya ini Pergub yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur apakah dijalankan atau tidak," katanya.

Menurutnya, program KPK yakni Monitoring Centre for Prevention (MCP) sudab ada.

"Nah tinggal nanti pelaksanaannya saja kita akan intensifkan. Harusnya MCP itu kalau dijalankan dengan sesungguhnya itu tujuan utama pencegahan (korupsi) akan terlaksana," katanya.

Seperti diketahui, KPK merilis skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel. Data tersebut tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebesar 70,64  persen.

Angka itu turun dari tahun sebelumnya dengan capaian 90 persen. Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel berada di peringkat 19 dari 25 Pemda di Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan menambahkan, harusnya MCP Sulsel lebih dari angka itu.

"Namun ada beberapa poin kita komunikasikan harus ada, tadi contohkan beberapa hal terkait dengan indikator yang dipenuhi. Jadi kita berharap kedepan itu tidak hanya formalistik tetapi secara substansi. Jadi tidak hanya ini peraturannya sudah ada loh. Dilaksanakan gak?" katanya.