Andi Mallarangeng Sebut 'Dosa' Jhoni Allen Tak Bisa Diampuni Setelah Bersekongkol KSP Moeldoko

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng kesal dengan tindakan Jhoni Allen Marbun Cs.

Andi Mallarangeng mengaku tidak akan mengampuni perbuatan Jhoni Allen Marbun Cs yang berusaha mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan melibatkan elemen kekuasaan.

Andi menilai perbuatan Jhoni Allen yang bersekongkol dengan KSP Moeldoko untuk menjatuhkan AHY adalah dosa yang tidak terampuni.

"Saya tidak lagi (berkomunikasi dengan Jhoni Allen)," ujar Andi saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Senin (15/3/2021).

"Karena kita sudah tahu dia mau bikin KLB dan bersekongkol dengan orang di luar partai yang merupakan elemen kekuasaan, lalu melakukan intervensi ke partai.

Bagi saya itu dosa yang tidak terampuni," sambung Andi menegaskan.

Andi kemudian mengungkit pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan pada 22 Juni 1996.

KLB itu menurunkan dan mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI.

"Tahun 1996 KLB di Medan, Suryadi di back up pemerintah menggusur Bu Megawati. Sehingga Ibu Megawati harus membikin yang namanya PDI Perjuangan," kata Andi.

Andi pun membandingkan momen di mana Megawati mendirikan partai baru yang diberi nama PDI Perjuangan tersebut.

Di mana proses mendirikan partai berlogo banteng sepenuhnya melibatkan kader dan internal partai, tidak seperti yang dilakukan Jhoni Allen yang melibatkan KSP Moeldoko.

"Bu Megawati akhirnya mendirikan partai lagi, tapi paling tidak kader dengan kader. Orang dalam. PKB juga kader dengan kader. Golkar kader dengan kader.

Ini orang luar, bukan orang Partai Demokrat. Lalu kebetulan dia punya kekuasaan. Jabatan KSP," ujar Andi.

"Berusaha mendongkel, membegal partai orang lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini kemunduran demokrasi kalau dibiarkan," sambung Andi.

Moeldoko harus mundur

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB)  Moeldoko terus mendapat tekanan untuk segera melepas jabatan Kepala Kantor Staf Presiden.

Moeldoko dianggap akan menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo, akibat keterlibatannya dalam “kudeta” Partai Demokrat.

Jenderal (Purn) Moeldoko adalah mantan Panglima TNI, didesak berbagai pihak karena dianggap melakukan “manuver” politik.

Moeldoko telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang diggelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 lalu.

Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail berspekulasi bahwa Moeldoko akan memilih berhenti sebagai KSP.

Menurut Iradat, Moeldoko akan fokus mengurus Partai Demokrat yang saat ini kondisinya sedang memanas.

“Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan melepaskan jabatan KSP dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Iradat, Sabtu kemarin.

Belum lagi mendengar sikap dari Moeldoko, Iradat sudah mengajukan empat sosok yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Moeldoko.

”Kalau kami dengar-dengar mengerucut ada empat sosok," kata Iradat ismail.

Sama seperti Moeldoko, keempat sosok calon penggantinya berasal dari kalangan militer dan seorang mantan pimpinan Polri.

Keempatnya nama itu, diantaranya Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, anggota DPR RI dan politisi PDI Perjuangan.

Kemudian, menurut Oradat, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham, Azis dan Letjen (Purn) Agus Sutomo.

Nama yang terakhir disebut oleh OIradat ini, diketahui pernah menjadi pengawal mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Empat nama ini memang menonjol kalau bicara KSP pengganti Pak Moeldoko. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," kata Iradat.

Gejolak Partai Demokrat masih berlangsung.

Perebutan kekuasaan, antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Moeldoko.

Politikus senior, Amien Rais memberi tanggapan soal gejolak di Partai Demokrat.

Ia menyebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah' itu, Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan reaksi Presiden Jokowi ketika tahu Moeldoko terlibat kudeta Partai Demokrat.

Mahfud MD berujar, masalah tersebut merupakan urusan pribadi dari Moeldoko.

Presiden Jokowi yang mengetahui hal itu sempat terkejut dan tak masalah.

"Urusan itu ada di pribadi Pak Moeldoko, apakah dia secara etis merasa ndak apa-apa bagi dia," ujarnya, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (11/3/2021).

"Kedua tentu Presiden, karena jabatan itu hak prerogatif Presiden."

"Tetapi kalau saya lihat kesan Presiden, dia happy-happy saja tuh."

"Artinya dia kaget betul ketika tahu, tetapi beliau tidak merasa bahwa ini merusak, diam saja tuh," ungkap Mahfud MD.

Menko Polhukam juga mengonfirmasi reaksi Jokowi itu pada Moeldoko.

"Tapi dia (Jokowi) kaget betul, saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko, tadi saya ketemu," sambungnya.

Mahfud MD pun menyerahkan pada Jokowi terkait langkah yang diambil dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

"Nanti terserah Pak Jokowi saja, kadang Pak Jokowi itu senyum-senyum, diam, tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, Moeldoko tidak bercerita sebelum berangkat menghadiri KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

"Pak Moeldoko ndak cerita apa-apa kalau besoknya mau ada KLB atau apa."

"Tiba-tiba malam ada berita bahwa Pak Moeldoko akan pergi ke Medan, kita ndak tahu juga," katanya.

Menurutnya, saat itu Moeldoko juga tak memberitahu Jokowi terkait KLB Partai Demokrat.

Sebab, KLB tersebut merupakan urusan Moeldoko dan Jokowi juga tak bertanya.

Pihak Istana pun terkejut setelah mengetahui bahwa Moeldoko menghadiri KLB Partai Demokrat. (*)

Sumber: KompasTV, judul "moeldoko-disebut-akan-tinggalkan-ksp-ini-nama-nama-sosok-jenderal-penggantinya"

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Amien Rais Tak Yakin Moeldoko Berani Jadi Ketum Demokrat Tanpa Dukungan dari 'Lurah'