Imbau Pemerintah Tak Buru-buru Impor Beras, Saran Pengamat Ekonomi: Utamakan Serapan Gabah Lokal
Pengamat Ekonomi Unhas Abdul Hamid Habbe mengimbau pemerintah tidak buru buru melakukan impor beras dan lebih memprioritaskan gabah lokal petani
Penulis: Dian Amelia | Editor: Ilham Mulyawan Indra
lihat foto
Imbau Pemerintah Tak Buru-buru Impor Beras, Saran Pengamat Ekonomi: Utamakan Serapan Gabah Lokal
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah berencana mengimpor beras hingga 1,5 juta ton tahun ini, dengan tujuan menjaga pasokan beras dalam negeri.
Alasannya, selama badai pandemi Covid-19, pemerintah sudah banyak mengeluarkan stok beras untuk kebutuhan khusus.
Seperti program bantuan sosial beras saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.
Pengamat Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr H Abdul Hamid Habbe menilai, rencana ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang menggaungkan slogan agar lebih menghidupkan produksi dalam negeri.
Selain itu, rencana ini akan mempengaruhi harga gabah lokal, ia pun mengimbau pemerintah tak perlu buru-buru mengeluarkan kebijakan impor.
Hingga sekarang juga belum ada penjelasan detail, berapa banyak produksi dalam negeri.
Apakah mencukupi atau tidak.
“Apalagi saya dengar informasi kabarnya Bulog akan melakukan panen raya pada April mendatang untuk cadangan beras, “ ujar Abdul Hamid, Senin (15/3/2021).
“Kalau toh dalam hitungannya, misal (stok beras) tidak mencukupi, saya rasa pemerintah hanya perlu mengambil salah satu kebijakan untuk bisa menjaga kestabilan harga, caranya dengan membeli gabah lokal, “ sambungnya.
Langkah memprioritaskan serapan gabah lokal kata Abdul Hamid, merupakan keputusan tepat, jika memang realitanya terjadi kekurangan persediaan beras.
Apalagi kabarnya harga gabah pun sekarang sedang murah.
Maka pemerintah bisa membeli gabah lokal dengan harga yang lebih baik.
Untuk itu, ia berharap pemerintah juga harus transparan jika menyangkut hal-hal seperti ini.
Ia menilai seharusnya rencana impor dibarengi data mengenai persediaan pangan beras hingga beberapa bulan ke depan.
“Nah, kalau misalnya hal-hal seperti ini saja tidak transparan, maka rencana impor 1,5 juta ton ini akan menekan harga gabah lokal. Syukur kalau sudah dianggarkan di APBN, tetapi saya sarankan prioritaskan dulu gabah lokal kita," terangnya lagi.
Pikirkan Nasib Petani
Ia meminta pemerintah lebih memikirkan nasib petani lokal, sebab dampaknya tentu sangat besar kepada mereka.
" Nasib petani sangat kasihan sekali apalagi setiap panen raya ada isu-isu seperti ini. Tentu sangat merugikan mereka. Walau di satu sisi, sebenarnya bisa dibenarkan impor tersebut dengan catatan ada transparansi diungkapkan pemerintah, apakah memang kita kekurangan stok beras," pungkasnya. (*)
