Sindir Moeldoko? Gatot Nurmantyo Enggan Jadi Ketum Demokrat karena Etika tak Pernah Jadi Kader

TRIBUN-TIMUR.COM- Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengungkapkan dirinya diajak untuk menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat.

Ia menyampaikan seseorang mantan kader Partai Demokrat mengajaknya untuk kudeta Agus Harimurti Yudhoyono.

Hal itu dia sampaikan dalam Mata Najwa edisi “Ribut Berebut Demokrat”, Kamis (12/3/2021) malam.

Gatot Nurmantyo pun menyampaikan orang itu adalah dekat dengan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Orang dekat SBY itu diakuinya sudah mundur dari Partai Demokrat.

Orang dekat SBY itu pun mengajak kepada Gatot Nurmantyo menjadi ketum DPP Partai Demokrat.

“Ketika ada informasi tentang KLB datang ke saya, ketika AHY menyampaikan ada kudeta, dia menyampaikan ini pasti akan terjadi, maka tolong ke Pak Gatot ikut KLB,” katanya.

Gatot menyampaikan tak mau menurunkan Agus Harimurti Yudhoyono karena berkarier di era SBY.

Gatot pun menyampaikan, memang mantan orang dekat SBY itu juga mengajak Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko.

Gatot melihat konflik dan KLB Partai Demokrat ingin berbicara ke depan. 

"Kepada siapapun prajurit TNI, mari sama-sama dengan melandasi dengan etika politik dan berkepribadian," katanya.

Ia pun mencontohkan senior prajurit TNI mendirikan partai untuk mengabdi di jalur politik. 

"Senior kami Pak Wiranto dan Pak Prabowo mendirikan partai, sama juga anak jenderal polisi Pak Surya Paloh mendirikan nasional Demokrat, mereke benar-benar dihormati" katanya. 

Ia pun tak tahu cara mempertanggungjawabkan ketika tak pernah menjadi kader Demokrat tapi menjadi ketua umum Partai Demokrat. 

"Bagaimana saya mempertanggungjawabkan kepada istri, anak, dan prajurit TNI kalau saya tak pernah memakai jas Partai Demokrat kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat," katanya. 

Rugikan Presiden Jokowi 

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng menuding terpilihnya Moeldoko dalam KLB di Deli Serdang justru akan merugikan kerja Presiden Jokowi.

Selain itu, Andi juga menganggap KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah ilegal.

Andi beranggapan bahwa Moeldoko nantinya akan fokus dengan perlawanan Demokrat kubu AHY, sehingga kerjanya di Kantor Staf Kepresidenan akan tidak aktif.

Sementara itu Demokrat KLB Deli Serdang telah menentukan kantor DPP yang berada di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kantor DPP yang berada di Rawamangun itu disebut para kader Demokrat kubu Moeldoko sebagai tempat bersejarah bagi Partai Demokrat.(*)

Baca juga: Bocoran Mahfud MD, Presiden Happy-happy saat Tahu Rencana Moeldoko Kudeta AHY dari Demokrat

Baca juga: Jhoni Allen Ungkap Alasan Sebenarnya KLB Demokrat Versi Moeldoko Digelar, SBY dan Mahkamah Diseret