Proyek Rumah DP 0 % Tersandung Korupsi, EK: Semua Program Anies yang Diumbar saat Kampanye Ambyar!
Eko Kuntadhi kembali menyoroti program yang diumbar Anies Baswedan. Salah satunya program Rumah DP 0 % kini tersandung kasus korupsi.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi kembali menyoroti program yang diumbar Anies Baswedan saat kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
Salah satunya program Rumah DP 0 % yang kini tersandung kasus korupsi.
"Semua program Anies yang diumbar saat kampanye ambyar!
Proyek rumah DP 0% malah kesandung korupsi," tulis Eko Kuntadhi lewat cuitan di Twitter @eko_kuntadhi , Kamis (11/3/2021) pukul 7.90 malam, seperti dilansir Tribun-timur.com.
Cuitan Eko Kuntadhi disertai link YouTube berjudul Eko Kuntadhi: MENGULITI KEGAGALAN PROGRAM ANIES.
Berikut isi ulasan Eko Kuntadhi dilansir Tribun-timur dari video tersebut:
"Program unggulan Anies Baswedan yang dulu digembar-gemborkan saat kampanye kini mulai dikuliti satu-satu.
Sejak awal saya sih nggak terlalu percaya program-program itu bisa berjalan.
Isinya mirip bungkus chiki, tampilan doang yang gede. Isinya kebanyakan angin.
Program rumah DP 0% misalnya.
Dari target 232 ribu unit rumah yang akan dibangun Anies 2017 sampai 2022, mau tahu nggak, yang baru terealisasi hanya 1000 unit.
Gak sampai 1%. Padahal sekarang sudah 2021.
Bahkan dari 1000 unit yang sudah ada, yang dihuni paling cuma 200-an unit.
Coba lihat deh apartemen Pondok Kelapa, kini mirip rumah hantu, kosong melompong.
Kegagalan program ini ditambah lagi dengan kasus korupsi.
KPK sudah menjadikan direktur Sarana Jaya sebagai tersangka.
Duit Rp270 miliar untuk pengadaan tanah gak jelas juntrungannya.
Pemiliknya belum sepakat, duitnya sudah dibayarkan oleh Sarana Jaya ke calo.
Sarana Jaya sebagai BUMD milik Pemda DKI memang bertugas menyediakan tanah untuk proyek rumah DP 0%.
Yang baru kebongkar memang cuma kasus pembelian tanah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
Padahal kabarnya ada 9 bidang tanah yang diperuntukan buat program bungkus Chiki ini,"
Riza: Gubernur-Wabup Tidak Urus Teknis
Diketahui proyek Rumah DP0 % atau Rumah DP 0 Rupiah kini tersandung dugaan korupsi.
Dikutip dari Kompas.com, lahan kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya itu untuk pembangunan rumah DP Rp 0.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki pengadaan lahan tersebut karena diduga ada korupsi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sejak Jumat pekan lalu.
Namun, sejauh ini KPK belum mengumumkan status Yoory sebagai tersangka tetapi membenarkan tengah menangani masalah pembelia lahan tersebut.
Riza mengaku bahwa dirinya maupun Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
"Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/3/2021) malam, seperti dikutip Antara.
"Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," tambah dia.
Program rumah DP Rp 0 ini, kata Riza, adalah penugasan dari Pemprov DKI Jakarta sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 yang dipercayakan kepada Sarana Jaya, mulai dari pembelian lahan, pembangunan unit hunian hingga pemasarannya.
"Jadi intinya tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta macam-macam, ada yang dibeli oleh Dinas SDA untuk pengendalian banjir, oleh Dinas Pertamanan untuk RTH, Dinas Bina Marga untuk infrastruktur, macam-macam peruntukannya," kata Riza.
"Semua tanah yang dibeli itu sudah direncanakan peruntukan dan penggunaannya," tambah dia.
Kasus yang menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Riza menyatakan, tidak mengganggu program Pemprov DKI, terutama rumah DP Rp 0.
"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya. (Tribun-timur.com/ Sakinah Sudin/ Kompas.com/ Sandro Gatra)
