Jhoni Allen Ungkap Alasan Sebenarnya KLB Demokrat Versi Moeldoko Digelar, SBY dan Mahkamah Diseret

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, buka suara soal  Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Jhoni Allen ungkap alasan sebenarnya KLB Demokrat versi Moeldoko digelar, SBY dan Mahkamah Partai Demokrat pun ikut diseret.

Menurutnya, adanya dinasti politik di tubuh Partai Demokrat membuatnya dan sejumlah kader Demokrat menggelar KLB Deli Serdang.

Dinasti politik tersebut ada pada posisi Ketua Umum yang dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas kini memegang jabatan sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Senayan.

Menurut Jhoni Allen Marbun, AHY menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam partai, di antaranya posisi wakil ketua umum, sekjen, dan seterusnya yang dinilainya sebagai pembantu ketua umum.

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum pada kongres atau KLB," ujarnya, Kamis (11/3/2021), diwartakan oleh Tribunnews.com.

Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnya justru demokrasi Partai Demokrat diamputasi SBY.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke."

"Di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," katanya.

Selain itu, ia menyayangkan adanya sikap mahkamah partai yang seharusnya independen dan final, namun pada kenyataannya bergantung kepada Ketua Majelis Tinggi.

"Mahkamah Partai yang menurut UU Parpol pasal 32 dia independen, hasilnya final. Ini tidak, hasilnya direkomendasi kepada Ketua Majelis Tinggi. Semuanya bermasalah dan melanggar UU," katanya.

KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Sejumlah organisasi masyarakat ( ormas) dan organisasi sayap (orsap) Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap ketua umum AHY.

Dukungan tersebut disampaikan melalui mimbar demokrasi yang digelar oleh Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) dan Bintang Muda Indonesia (BMI).

Selain itu hadir pula ormas Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya.

Ketua DPP CMMI Anhar Tanjung menyayangkan atas sikap Moeldoko yang telah bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Moeldoko tersebut dapat berpotensi merusak demokrasi. 

"Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi dan ini harus kita lawan," kata Ketua DPP CMMI Anhar Tanjung, dilansir Kompas.com.

Wakil Ketua Macan Asia Jaya Couberthein Karamoy turut menyayangkan KLB oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia menilai KLB merupakan kegiatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai kaidah demokrasi.

"Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs, karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KLB yang telah berlangsung pada Jumat (5/3/2021) diagendakan untuk memutuskan nama calon pimpinan atau ketua umum Partai Demokrat.

KLB akhirnya menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Setelah disepakati, Majelis Sidang KLB menghubungi Moeldoko via telepon.

"Walaupun sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko diwartakan oleh Tribunmedan.com.

Kemudian para peserta KLB menyatakan serius untuk mendukung, sehingga Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ungkap mantan Panglima TNI tersebut.

(Tribunnews.com/Ranum Kumala Dewi/Reza Deni) (Tribunmedan.com/Muhammad Fadli Taradifa) (Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jhoni Allen Marbun Sebut SBY Mengamputasi Demokrasi di Demokrat, Mengambil Hak Para Kader