Ini Alasan Demokrat Kubu Moeldoko Berkantor di Rawamangun, Dianggap Sangat Bersejarah

TRIBUNTIMUR.COM - Kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Jenderal (Purn) Moeldoko akan bermarkas di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Tepatnya di gedung lama kantor DPP Partai Demokrat. Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmizal, mengatakan, gedung lama kantor DPP Partai Demokrat itu sedang dipersiapkan agar bisa ditempati kembali.

Darmizal menyampaikan hal itu untuk membantah kabar bahwa kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang akan berkantor di rumah Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

”Jadi, ini bukan sebagai kantornya DPP Partai Demokrat. Kantor DPP Partai Demokrat berada di Jalan Pemuda Nomor 712, Rawamangun, Jakarta Timur,” kata Darmizal saat menggelar konferensi pers di kediaman Ketua Umum Demokrat versi KLB, Jenderal (Purn) Moeldoko, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Tempat yang disebut Darmizal itu berbeda dengan kantor resmi DPP Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). DPP Partai Demokrat pimpinan AHY berkantor dii Jalan Proklamasi No. 41, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Darmizal mengatakan, kantor di Rawamangun itu adalah tempat bersejarah karena dari tempat di itulah dulu Partai Demokrat berhasil mengantar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden dua periode.

”Tempat yang bersejarah bagi Partai Demokrat dan tentu saja bagi bangsa Indonesia karena dari tempat itulah SBY diantarkan selama 2 periode menjadi presiden RI. Tempat itu dipinjamkan Bapak Jhoni Allen Marbun yang hari ini menjadi Sekjen Partai Demokrat,” beber Darmizal.

Terkait konferensi pers di kediaman Moeldoko, Darmizal menyebut pihaknya tak mengganggu keluarga, sebab keluarga Moeldoko ada di luar kota.

”Kami diberikan kesempatan memakai tempat ini pada hari ini saja. Karena kebetulan ibu beserta anak-anak dan keluarga lainnya sedang berada di luar kota. Sehingga kegiatan kami hari ini tidak mengganggu keluarga beliau yang ada di rumah,” ujar Darmizal.

Selain menyiapkan kantor di Rawamangun, pengurus Partai Demokrat versi KLB Sibolangit juga terus mempersiapkan berkas-berkas sebagai bahan laporan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Jhoni Allen Marbun mengakui pihaknya belum melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham karena masih memperbaiki berkas-berkas.

"Berproses dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Jhoni dalam jumpa pers di rumah Moeldoko itu.

Jhoni mengeklaim sudah siap melaporkan hasil KLB beberapa waktu lalu, tapi baru menyadari ada sejumlah berkas KLB Sibolangit yang belum lengkap. Dia juga mengakui dokumentasi kongres tidak diurus dengan baik sejak awal.

"Saya pikir dokumentasi itu tadinya cukup dengan memanggil orang-orang dokumenter, termasuk dari daerah, hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya penuh," ujar Jhoni.

"Memang kami sedikit lengah, karena tidak ada niat lain-lainnya, dokumentasi saja. Sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat versi KLB Sibolangit mengaku sudah mendaftarkan hasil KLB ke pemerintah.

Panitia KLB Ilal Ferhard menyatakan Kemenkumham telah menerima berkas-berkas KLB Demokrat.

"Sudah masuk [didaftarkan] di sana [Kemenkumham]. Antara jam 12 atau pukul 14. Jadi sudah diantar dan sudah diterima di Kumham. Di sana kan ada tim advokasi kita. Yang penting kan dinyatakan masuk dulu ke situ," ucap Ilal di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta pada Selasa (9/3).

Ucapan Ilal ini kemudian dibantah oleh Kemenkumham. Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham, Baroto, pada Rabu (10/3/2021) menyatakan pihaknya belum menerima susunan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Bola panas keabsahan Partai Demokrat dan hasil KLB Sibolangit sendiri saat ini berada di tangan Kemenkumham.

Menteri Polhukam Mahfud MD menyatakan dalam menyelesaikan konflik Partai Demokrat pemerintah akan berpegang pada AD/ART Demokrat hasil kongres tahun 2020, yang mengakui AHY sebagai ketua umum.

Hal ini berbeda dari Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Demokrat versi KLB Sibolangit Razman Nasution yang mengatakan bahwa penyelenggaraan KLB berpijak pada AD/ART 2005. Razman menyatakan produk Kongres 2020 dianggap cacat.(*)