Gempa Sulbar
Percepat Pemulihan Pasca Gempa, Pemkab Majene Gelar Pertemuan dengan Relawan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar rapat koordinasi pemulihan dan rehabilitasi pasca gempa Sulbar
Penulis: Hasan Basri | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR. COM, MAJENE -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar rapat koordinasi pemulihan dan rehabilitasi pasca gempa 6,2 SR yang mengguncang wilayah itu.
Rapat yang digelar di ruang pola Kantor Bupati Majene, Selasa (09/3/2021) dihadiri para lembaga mitra dan relawan.
Rapat dibuka langsung oleh Asisten II Setda Majene Andi Amran. Selain para relawan, hadir pejabat OPD yang juga merupakan Tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene.
Di antaranya, Kepala Dinas Sosial, Kepala Balitbang, Kadis Pendidikan, Kadis PUPR, kadis PPA dan perwakilan BPBD dan Dinas Kesehatan.
Dalam rapat itu, Andi Amran mengucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para relawan dan lembaga kemanusiaan lainnya yang secara tulus ikhlas memberikan bantuan dan membantu masyarakat Majene yang terdampak gempa.
Pertemuan tersebut tidak hanya untuk mendata aktivitas keberadaan para relawan dilapangan, tapi juga untuk mensinergikan program Pemerintah daerah bersama para relawan untuk percepatan pemulihan dan rehabilitasi / rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.
Kepala Balitbang Majene Mihtar Thala Ali menyampaikan, menginstruksikan agar para camat dan kepala desa mendata tiap lembaga kemanusiaan atau para relawan yang masuk ke lokasi terdampak gempa.
Hal itu dikatakan sesuai hasil kesepakatan dengan Tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene
Tujuanya kata dia, untuk memastikan data di lapangan , termasuk mengindentifikasi wilayah-wilayah yang telah tersentuh bantuan.
"Jangan sampai ada kejadian dua hari lalu telah ada relawan yang masuk ke salah satu wilayah untuk menyalurkan bantuan, dan kesannya tidak mendapat pelayanan sebelumnya dari pemerintah, padahal di satu sisi ada wilayah yang tidak tersentuh ada kesan bantuan bertumpuk , " Sebutnya.
Menurutnya, data yang terkumpul saat ini belum lengkap, karena i kecamatan Malunda belum memasukan data secara keseluruhan.
Masing masing relawan dan lembaga kemanusiaan kata dia dibagi dalam beberapa pokja sesuai jenis kegiatan.
Seperti, pokja kesehatan, pokja urusan pencegahan kekerasan perempuan dan anak, Pokja Urusan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai, Pokja urusan Shelter Hunian, Pokja Urusan Air minum dan Sanitasi.
Pokja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pokja urusan Bahan Makanan (sembako), dan Pokja Urusan Pendidikan. (*)