Breaking News:

Demokrat

AHY Melawan, Datangi Kemenkumham Minta Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak

AHY Melawan, Datangi Kemenkumham Minta Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak

Editor: Ilham Arsyam
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendatangi kantor Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Kedatangan AHY adalah untuk meminta Kemenkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, yang dilaksanakan pada hari Jumat (5/3/2021) lalu.

AHY datang ke Kemenkumham menggunakan sebuah bus dengan logo Partai Demokrat.

Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, serta 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat se-Indonesia.

Untuk melengkapi laporannya, AHY beserta rombongan turut membawa bukti berupa berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Sebelum menuju Kemenkumham, AHY dan rombongan terlebih dulu berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Seruan Perlawanan

AHY lantas menyerukan perlawanan kepada kubu yang berusaha mengambil alih kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau ada kejahatan, pelanggaran hukum yang dibiarkan di negeri kita, di pekarangan kita, dosa bagi kita kalau kita diam saja. Buruk bagi rakyat kalau kita tidak berani bersuara," tegasnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Demokrat merupakan partai politik yang berdaulat dan telah disahkan oleh negara dan pemerintah.

"Saya ingin meyakinkan bahwa kita berada dalam garis perjuangan yang benar. Cara-cara kita juga. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini juga atas dasar norma-norma hukum yang berlaku di partai kita," jelasnya.

Bukan Sekadar Konflik Internal

Selain itu, AHY mengungkapkan bahwa konflik Demokrat bukan hanya masalah internal partai, melainkan persoalan besar yang mengancam tatanan demokrasi di Tanah Air.

"Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, apabila partai politik bisa diperlakukan semena-mena bahkan diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat serta jauh dari moral dan etika politik, hal itu tentu bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Padahal partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam hidup dan tegaknya demokrasi.

Oleh karena itu, lanjut AHY, perjuangan yang sedang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai, namun  juga ingin meyakinkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi 1998 dan cita-cita bangsa Indonesia.

"Karena kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi ini dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kemudian kebebasan di negeri ini bisa dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik, itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik," jelasnya.

"Kita adalah partai politik yang berdaulat, yang sah, yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah. Jadi jangan ragu para ketua DPD," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diguncang konflik internal dengan adanya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada KLB Partai Demokrat itu memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.

Sebagai pengganti mereka menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Kongres juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved