KLB Demokrat
AHY Ditimpa Lagi Masalah Usai Dikudeta dari Kursi Ketum Partai Demokrat, Lihat Aksi Marzuki Alie Cs
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditimpa lagi masalah usai dikudeta dari kursi Ketum Partai Demokrat, 6 kader gugat dia.
TRIBUN-TIMUR.COM - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditimpa lagi masalah usai dikudeta dari kursi Ketum Partai Demokrat, 6 kader gugat dia.
Sebanyak 6 kader Partai Demokrat tak terima dipecat dan melawan keputusan pemecatan dengan menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Seperti termuat dalam situs web resmi PN Jakarta Pusat, gugatan itu didaftarkan pada Senin (8/3/2021) hari ini dan teregister dengan nomor perkara 147/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Enam kader yang mengajukan gugatan tersebut yakni Marzuki Alie, Darmizal, Tri Yulianto, Achmad Yahya, Yus Sudarso, dan Syofwatillah Mohzaib.
Adapun pihak yang digugat ada tiga orang.
Selain AHY sebagai ketua umum, ada Teuku Riefky Harsya dan Hinca Pandjaitan.
Dalam petitum gugatannya, Marzuki Alie dkk meminta majelis hakim PN Jakpus membatalkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menyatakan pemberhentian kepada mereka.
Selain itu, mereka juga meminta majelis hakim untuk menyatakan AHY, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan melakukan perbuatan melawan hukum.
Partai Demokrat sebelumnya memecat Marzuki Alie bersama enam kader lainnya secara tidak hormat karena dianggap terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Marzuki Alie terbukti melakukan pelanggaran etika partai.
"Sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).
Belakangan, Marzuki Alie menghadiri Kongres Luar Biasa ( KLB ) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang melahirkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Serahkan bukti ke KPU soal KLB tak sah
AHY menyambangi Kantor KPU pada Senin (8/3/2021).
Adapun kunjungan tersebut bertujuan untuk menegaskan bahwa tindakan dalam KLB pada Jumat (5/3/2021) lalu tidak sah.