Breaking News:

KLB Demokrat

Ada Oknum Atas Namakan DPD Demokrat Sulbar di KLB Deli Serdang, SDK: Kami Cari Orangnya

Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka, mengancam melaporkan oknum yang mengatasnamakan Demokrat Sulbar hadir di arena Kongres Luar

Penulis: Nurhadi | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Ketua DPD Demokrat Sulbar H Suhardi Duka saat diwawancara di kantornya di Jl Husni Thamrin, Mamuju, Sabtu (6/3/2021) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka, mengancam melaporkan oknum yang mengatasnamakan Demokrat Sulbar hadir di arena Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Ada katanya satu dari Sulbar. Ada list yang keluar kalau ada datang dari Sulbar. Tapi kami tidak tahu orangnya siapa dan kami akan cari namanya siapa yang mengatasnama DPD Demokrat Sulbar,"kata Suhardi Duka kepada wartawan di kantor Demokrat Sulbar, Jl Husni Thamrin, Mamuju, Sabtu (6/3/2021).

Suhardi Duka menegaskan jika benar ada dari Sulbar, dia memastikan itu adalah perbuatan melanggar hukum karena jelas akan memalsukan mandat.

"Kami tegas menolak hasil KLB Sibolangi Sumatera Utara. Kami seluruh DPD dan DPC Sulawesi Barat tidak hadir dan tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk menghadiri KLB tersebut,"tegas mantan Bupati Mamuju dua periode itu.

Diketahui, KLB Deli Serdang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

SDK memang mengakui sejumlah kadernya  ditawari untuk ikut dalam proses KLB dengan iming-iming langsung mendapat jabatan jika ikut.

"Termasuk ketua DPC Mamuju Tengah pak Arsa Aras dia dikunjungi. Ditawari untuk ikut karena kalau ikut bisa langsung jadi ketua DPD, tapi dia tidak mau dan menegaskan setia kepada pak AHY,"ungkapnya.

Dia juga menegaskan jika ada kader yang terdeteksi pro KLB akan dipecat sebagai kader Demokrat.

Anggota DPR RI itu juga mengatakan, KLB yang digelar di Deli Serdang tidak lazim, diluar dari pada etika atau moral dalam berdemokrasi.

"Ini pertama di dunia. Seorang yang bukan kader partai tidak hadir di KLB hanya melalui telpon tapi ditetapkan sebagai ketua umum. Demokrasi kita hancur kalau ini yang terjadi, apalagi kalau sampai disahkan pemerintah,"tuturnya.(tribun-timur.com).

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved