TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Salah satu yang masih menjadi permasalah krusial di Provinsi Salawesi Barat (Sulbar) adalah masih tingginya angka kemiskinan.

"Perlu ada penanganan khusus. Kemudian diperlukan terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan,"kata  Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar pada  Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan Kemiskinan Sulbar melalui virtual, Rabu (3/2/2021).

Menurut Enny, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, sebab kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan berpartisipasi dalam pembangunan manusia.

"Untuk merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan diperlukan pemikiran dari seluruh pihak terkait, membahas permasalahan dan solusi yang perlu dilakukan mempercepat penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten,"kata ujar Enny.

Enny menjelaskan, kemiskinan di Sulbar ditargetkan turun 7,27 persen pada tahun 2030.

Sementara kemiskinan di Sulbar dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana  2018 sebanyak 11,22 persen dan turun menjadi 10,95 persen pada  2019.

Namun di tahun 2020 kemiskinan kembali mengalami kenaikan menjadi 11,50 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 159,05 jiwa yang didominasi oleh penduduk miskin pedesaan sekira 82.31 persen, dan kemiskinan di perkotaan sekira 17,69 persen.

Sementara Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, yang juga hadir secara virtual dalam kegiatan itu, mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan realitas sosial yang begitu kompleks.

"Tidak ada negara di dunia ini yang tidak mendiskusikan tentang kemiskinannya. Persoalan kemiskinan ini bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi juga bagaimana di pemerintahan dari aspek kebijakan serta undang-undang yang telah mengatur banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang membicarakan tentang kemiskinan,"kata Idris.

Dari angka-angka yang dipaparkan Wakil Gubernur, kata dia, Sulbar masih berada pada kategori daerah yang masih cukup tinggi tingkat angka kemiskinannya.

"Kesimpulannya adalah kita telah surplus kebijakan mengenai penanganan kemiskinan. Melihat negara maju, semakin banyak kebijakan yang mengatur tentang isu itu akan semakin berpeluang tertangani dengan baik dan bisa keluar dari permasalahan itu,"tuturnya. (tribun-timur.com)