Breaking News:

Gempa Sulbar

Ombudsman dan Kejati Panggil Kepala BPBD Sulbar

Ombudsman perwakilan Sulbar panggil kepada BPBD Sulbar, Darno Majid, terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan

ISTIMEWA
Kepala BPBD Sulbar Darno Majid saat dimintai penjelasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulbar terkair desas desus pengelolaan anggaran penanganan bencana. 

TRIBUN-TINUR.COM, MAMUJU -- Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) panggil kepada BPBD Sulbar, Darno Majid, terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan penanganan bencana yang akhir-akhir ini diributkan publik.

Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar saat dihubungi via telepon mengatakan pihaknya meminta penjelasan atau klarifikasi kepala BPBD terkait informasi miring yang beredar.

"Jadi memang saya undang pak Darno dan beberapa pihak. Termasuk BPBD kabupaten, kadis sosial dan PUPR, jadi bukan cuma pak Darno tapi semua pihak yang kami anggap punya tanggungjawab dalam penanganan bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju,"kata Lukman, Sabtu (20/2/2021).

Dia mengatakan Ombudsman dalam melakukan krocek tidak ingin hanya berdasarkan informasi yang beredar dan data yang dimiliki sendiri, namun pihaknya meminta data dan fakta tertulis ke BPBD Sulbar.

"Kami berikan waktu kepada BPBD Sulbar selama 14 hari untuk memberikan kami data. Termasuk anggaran, bagaimana penggunaannya dan dari mana saja sumbernya,"ujar Lukman.

Lukman mengungkapkan, secara implisif kepala BPBD Sulbar Darno Majid membenarkan beberapa informasi yang beredar namun menyayangkan beberapa hal karena tidak dikonfirmasi langsung ke pihaknya.

"Ada juga yang dia katakan soal honor relawan, dia katakan mungkin itu kesalahan istilah,  yang dia maksud honor relawan itu adalah staf-stafnya yang turun ke lapagan selama penanganan bencana, jadi mungkin itu kayak anggaran operasional di internalnya (BPBD_red),"jelasnya.

Lukman juga mengaku menanyakan sumber anggaran miliar yang masuk di rekening BPBD dan beberapa digunakan untuk honor relawan tersebut.  Namun dia meminta tidak hanya bentuk verbal tapi tertulis dari pihak BPBD.

"Dari mana saja sumber-sumbernya lalu digunakan untuk apa itu anggaran, termasuk yang dari Unhas apakah digunakan untuk masyarakat Sulbar atau seperti apa, karena menurutnya itu digunakan untuk beli sembako,"tuturnya.

"Jadi itu tadi kami beri waktu 14 hari dari sekarang untuk menyerahkan data-data yang kami minta. Termasuk instansi lain yang kami panggil bersama kepada BPBD,"sambungnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved