Breaking News:

Tribun Sulbar

Tak Miliki Izin Penyiaran, Dua TV Kabel di Sulbar Ditertibkan Polisi

Polisi menertibkan dua TV kabal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah.

ISTIMEWA
Polisi melakukan penertiban TV kabel ilegal di Pasangkayu dan Mamuju Tengah. 

TRIBUN-TIMUR.COM, PASANGKAYU -- Aparat kepolisian menertibkan dua lembaga penyiaran berlangganan (LPB) atau TV kabal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah.

Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, Abd.Rahman, mengungkapkan, kedua tv kabel yang ditertibkan tidak memiliki IPP atau ISR.

"Kami akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat secara bertahap dan memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Abd Rahman, Jumat (19/2/2021).

Kedua yang ditertibkan yakni Mitra TV beralamat di Desa Waipute, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dan  Miftah TV, di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu.

"Sejumlah barang bukti disita kepolisian yaitu peralatan untuk menyiarkan sejumlah tayangan televisi berlangganan berupa modulator dan receiver,"ujarnya.

Usai penyitaan, kedua pemilik digiring ke kantor Polsek untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat.

"Kedua pemilik TV Kabel itu masing-masing diperiksa di Polsek Topoyo dan Polsek Sarudu,"ucapnya.

Ketua KPID Sulbar April Ashari menyebutkan KPID mendukung upaya aparat kepolisian dalam penegakan hukum yang diamanahkan dalam UU penyiaran, menindaklanjuti pengaduan masyarakat melakukan penertiban terhadap sejumlah operator TV kabel yang diduga ilegal.

April Ashari mengatakan, sebelum penertiban terhadap operator TV kabel ilegal tersebut, KPID Sulbar telah berupaya melakukan pembinaan dan mendorong agar bergabung dengan operator TV yang memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) atau Izin Siaran Radio (ISR) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia..

"KPID Sulbar sudah seringkali mengingatkan dan mendorong LP agar memiliki izin termasuk kedua LPB yang alatnya sudah disita. Namun tidak diindahkan hingga ada pengaduan masyarakat,"katanya.

Kedua lembaga penyiaran tersebut diduga melanggar pasal 58 huruf B junto pasal 33 ayat 1 UU 32/2002 tentang Penyiaran, yaitu menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.

"Kedua pemilik TV kabel ini, sama sekali tidak mengantongi izin dari  Kominfo RI," ujar April Ashari

Kepada pelaku usaha penyiaran, April mengharapkan, sebagai mitra kerja sangat senang, bila dunia penyiaran tumbuh dan berkembang di Sulbar yang tentu harus tertib administrasi.

"Memiliki Izin itu penting agar kita tenang dalam berusaha. Olehnya itu, kami meminta LP untuk tidak coba-coba melakukan penyiaran dan mengudara jika tidak ingin ditertibkan,"harapnya.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved