Breaking News:

Insentif PPnBM Siap Meluncur, Ini Kata Pengamat Ekonomi Unhas

Pemerintah berupaya mendorong permintaan dan penawaran di sektor manufaktur, khususnya otomotif

Insentif PPnBM Siap Meluncur, Ini Kata Pengamat Ekonomi Unhas
ISTIMEWA
Pengamat Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr H Abdul Hamid Habbe SE MSi

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -  Pemerintah berupaya mendorong permintaan dan penawaran di sektor manufaktur, khususnya otomotif yang lesu karena pandemi Covid-19 dengan kebijakan yang bakal dirilis berupa insentif penurunan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Menurut Pengamat Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr H Abdul Hamid Habbe SE MSi mengatakan stimulus kebijakan tersebut sangat menguntungkan industri otomotif.

Pasalnya sektor ini merupakan salah satu yang strategis karena merupakan yang terbesar dan sifatnya industri padat karya.

"Saya kira kebijakan pemerintah yang akan membebaskan pajak penjualan atas barang mewah ini sangat bagus sekali di situasi saat ini karena itu akan menstimulasi perputaran transaksi  lebih besar," ujarnya Senin (15/2/2021).

Kendati begitu, dia mengatakan bila dilihat dari sisi PPnBmM mengalami penurunan pendapatan, tetapi dengan bertumbuhnya transaksi, pemerintah akan mendapatkan pajak dari sisi lain bahkan bisa lebih besar.

"Karena PPnBM yang dirasa tinggi di era pandemi ini makanya dipandang sebagai salah satu kendala percepatan pemulihan ekonomi, serta dengan adanya kebijakan akan memicu khususnya di industri otomotif," tuturnya.

Tak disangkal jika permintaan akan otomotif terbilang sangat rendah bahkan menurun, inilah yang menjadi kendala perbankan untuk memberikan pembiayaan ke masyarakat karena daya beli masyarakat sangatlah rendah.

Ia menerangkan bahwa relaksasi PPnBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan loncatan awal pada perekonomian.

"Nah dengan adanya PPnBM nol persen, dua sisi akan terbuka seperti masyarakat akan memperoleh harga yang lebih bersaing dan perbankan akan lebih bersemangat memberikan pembiayaan sebab daya beli masyarakat kembali naik akibat biaya yang terkait dengan barang mewah termasuk mobil," terangnya.

Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2021 dan direncanakan memiliki tiga tahapan insentif per tiga bulanan.

Mulai awalnya 100 persen ditanggung pemerintah, kemudian berkurang hingga 50 persen, dan tahap terakhir tinggal 25 persen saja, bahkan diperkirakan akan menjadi nol persen.

"Miisalanya saja pemerintah kehilangan pendapatan dari sisi PPnBM itu akan tergantikan dengan sumbangan pemasukan negara yang lebih besar dari sisi lain, dan lembaga-lembaga yang lain pun seperti Kementrian Keuangan, OJK mendukung kebijakan yang diambil Menteri Perdagangan ,serta ini menjadi satu langkah bagus menurut saya," jelasnya. (*)

Penulis: Dian Amelia
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved