Breaking News:

Tribun Enrekang

Rapat Monev, BPJS Ketenagakerjaan Palopo dan Pemkab Enrekang Bahas Optimalisasi Kerjasama

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo menggelar rapat monitoring dan evaluasi kerjasama daerah bersama Pemkab Enrekang

ISTIMEWA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palopo menggelar rapat monitoring dan evaluasi kerjasama daerah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang di Aula Icon Coffee Kota Palopo. 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palopo menggelar rapat monitoring dan evaluasi kerjasama daerah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang di Aula Icon Coffee Kota Palopo.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Enrekang, Syamsuddin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Robby, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Haleng Lajju beserta jajarannya.

Hadir pula Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sadikin, Kepala Bidang Pengembangan, Lembaga dan Sosial Budaya DPMD,  Muhammad Awaluddin serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sitti Rahmah.

Dalam kesempatan itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Robby membuka rapat dengan mengatakan rapat kali ini membahas terkait evaluasi dan optimalisasi terhadap kerjasama dengan Pemda Enrekang selama ini.

Yaitu beberapa hal seperti Monev terkait wajibnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan izin usaha di DPM PTSP terdaftar terlebih dahulu sebelum terbitnya izin usaha.

Sebab hal itu sejalan dengan Perbup nomor 8 tahun 2020 tentang kewajiban Persyaratan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Enrekang.

Pertemuan itu juga terkait Monev kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, di Desember 2020 telah terdaftar sebanyak 75 desa.

Masih ada 37 desa di Kabupaten Enrekang yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Namun pada akhir tahun 2020 telah terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor 140/4060/Setd/2020 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Enrekang. 

"Kedepannya diharapkan agar dapat lebih optimal lagi dengan menerbitkan Peraturan Bupati mengenai kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," kata Robi dalam rilis yang diterim TribunEnrekang.com, Kamis (11/9/2021).

Halaman
123
Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved