BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Rugi, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia Minta Evaluasi Dewan Pengawas

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia meminta pemerintah untuk memeriksa dewan pengawas setelah adanya dugaan kerugian investasi BPJS TK.

Editor: Muh Hasim Arfah
ISTIMEWA
Badan Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Wahyu bin Baharuddin 

TRIBUN-TIMUR.COM- Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ( ISMEI ) meminta pemerintah untuk evaluasi kinerja Dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan (BPJS KT) terkait temuan tim audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang merugikan negara.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan tim penyidik Kejagung sudah bekerja sama dengan BPK untuk mendalami total nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.

Febrie memaparkan bahwa pihaknya juga terus menggali peran manajer investasi (MI) yang digunakan PT BPJS Ketenagakerjaan dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT BPJS Ketenagakerjaan.

Ada indikasi, kata Febrie, pihak BPJS Ketenagakerjaan menggunakan MI yang sama dengan MI yang digunakan PT Asuransi Jiwasraya.

Dia menduga bahwa perkara korupsi yang terjadi di PT BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan PT Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan hasil audit BPK RI menemukan indikasi kerugian negara yang terjadi disebabkan penempatan investasi dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil audit BPK telah diserahkan kepada kejaksaan agung untuk dilakukan penyelidikan.

Badan Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Wahyu bin Baharuddin meminta BPK dan Kejaksaan Agung untuk membuka data terkait hasil audit dan kerugian negara tersebut kepada publik.

Selain itu, Wahyu juga mempertanyakan kinerja dari Dewas (Dewan Pengawas BPJS KT) seharusnya melakukan audit sebelum audit BPK Dewas.

“Seharusnya Dewas mampu mengontrol hingga mempertanyakan apa yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan.  Sehingga menimbulkan kerugian negara, atas tindakan tersebut kami menilai ada indikasi main mata antara direksi dan Dewas,” katanya.

“Tidak mungkin jika Dewas bekerja dengan baik pasti tidak akan terjadi hal yang menyebabkan kerugian negara.”

DPR juga seharusnya ikut andil didalamnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas lembaga asuransi pemerintah ini.

“Kami menganggap selama ini negara tidak pernah hadir jika masyarakat menjadi korban oleh perusahaan pemerintah,” katanya.  

Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sangsi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. 

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved