Kantornya Digoyang, Pj Wali Kota Makassar Langsung Tawari AUHM Usul Proposal Dana HIbah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pekerja seni yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) melakukan aksi demonstrasi di Kantor BAlaikota Makassar.

Aksi ini dilakukan AUHM sebagai bventuk protes ke Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin yang memperpanjang penerapan pembatasan aktivitas usaha hiburan di Makassar tanpa memberikan solusi. 

Para demonstran menuntut, bahwa pemerintah harus memberikan solusi disaat usaha mereka minta ditutup. 

Ketua AUHM Zulkarnain Ali Naru mengatakan sejak Covid 19 melanda tahun 2020 di Makassar, ia dan rekan - rekan di AUHM patuh dengan aturan pemerintah yakni tidak membuka usaha selama tahun 2020, meski nafkah mereka murni hanya di usaha tersebut. 

Namun seiring kepatuhan ini, AUHM merasa bahwa mereka tak mendapat perhatian, akibatnya sejumlah modal usahanya habis yang membuat bertambahnya pengangguran dan sulitnya mendapatkan makan. 

"Seharusnya ada solusi ketika kita diminta tutup, tapi ini justeru mereka diam saja," katanya, Rabu (10/2).  

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy menanggapi aksi AUHM.

Ia mengatakan, perturan ini merupakan regulasi pusat.

Sehingga, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kepolisian, akan melakukan evaluasi, dan menentukan apakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan atau bukan.

"Tentu saya kira, aparat kepolisian, dan Satgas sudah melihat, mengevaluasi. Kalau memang disitu, ada unsur pelanggaran protokol kesehatan yang membahayakan masyarakat kita, pasti akan, kita minta ditindak lanjuti," ujar Rudy.

Ia pun mengunkapkan, alasan pihaknya memperpanjang PPKM, untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19.yang terus meningkat.

"Bahkan epidemolog ingin menyarankan ke jam 9 agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, hanya saya katakan, kita sampai jam 10 saja, karena kita

ini sudah under control, dan masyarakat juga sudah tahu, dari pada muncul lagi kegaduhan - kegaduhan, sambil kita awasi," tuturnya.

Rudy pun menyarankan, agar pihak AUHM bermohon ke pemerintah kota, provinsi bahkan pusat, untuk meminta bantuan dana.

Menurut dia, alokasi dana di Kementrian Pariwisita untuk pemulihan ekonomi, mencapai Rp.10 triliun