Breaking News:

Gempa Sulbar

Kantor Gubernur Rusak Akibat Gempa, Puluhan Cleaning Service Diberhentikan

Puluhan cleaning servis kantor gubernur Sulbar diberhentikan pascagempa bumi magnitudo 6.2 SR.

Kantor Gubernur Rusak Akibat Gempa, Puluhan Cleaning Service Diberhentikan
ist
surat pemberitahuan Sekprov tanggal 4 Februari 2020 Nomor : 005/207/II/2021 yang ditujukan kepada kepala OPD.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Puluhan cleaning servis kantor gubernur Sulbar diberhentikan pascagempa bumi magnitudo 6.2 SR.

Saat terjadi gempa, kantor gubernur Sulbar juga ikut roboh.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Sekprov tanggal 4 Februari 2020 Nomor : 005/207/II/2021 yang ditujukan kepada kepala OPD.

"Sehubungan dengan terjadi gempa bumi 14-15 Januari 2021 yang menyebabkan rusak beratnya bangunan gedung utama dan sayap kantor gubernur berdampak pada terhentinya operasional pemeliharaan gedung kantor," demikian surat pemberitahuan Sekprov Muhammad Idris.

Termasuk di dalamnya penggunaan jasa cleaning servisce. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan kepada kepada OPD pengguna gedung utama dan sayap kantor, bahwa Biro Umum selaku penanggungjawab pemeliharaan gedung melakukan pemberhentian jasa cleaning service melalui jasa penyedia cleaning service.

Pemberhentian tersebut mendapat respon dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hatta Kainang.

Hatta mengaku menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, tidak ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan dan pengurangan beban ekonomi masyarakat.

“Tentu mereka akan menjadi pengangguran yang tidak jelas dalam memberi nafkah keluarganya. Mestinya ada hal lain yang bisa dilakukan dengan memberi porsi kerja yang lain tanpa tanpa melakukan PHK,”kata Hatta.

Politisi Nasdem itu menilai, justru stimulus ekonomi diperlukan saat ini, sehingga hemat dia kebijakan tersebut keliru dan perlu dicermati.

"PHK cleaning servis jelas akan menambah beban hidup masyarakat. Kita perlu punya sense of humanis karena kita berada di situasi tidak normal karena bencana,”pungkasnya.

Hatta mengatakan akan memanggil pihak Biro Umum Provinsi terkait hal ini. Kalau perlu juga akan hadirkan Sekprov sebagai pihak yang mengeluarkan surat tersebut.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved