INILAH Isi SKB 3 Menteri Soal Penggunaan Seragam dan Atribut Sekolah, Salah Sedikit Sanksi Menanti
Isi Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri soal penggunaan seragam dan atribut sekolah, salah sedikit sanksi menanti
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga menteri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia pada Rabu (3/2/2021).
Isi Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri soal penggunaan seragam dan atribut sekolah, salah sedikit sanksi menanti.
Pejabat pemerintah yang mengesahkan SKB yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam, Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
SKB aturan seragam sekolah tersebut disahkan oleh 3 menteri lewat pertemuan daring.
Keputusan ini berlaku untuk semua sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang diadakan oleh pemerintah tak memandang agama, ras, etnis, dan diversivitas apapun.
"Sekolah yang diselenggrakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, etnisitas apapun, dengan diversivitas apapun," ucap Nadiem, dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Rabu (3/2/2021).
Berikut keputusan SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Dididik, Pendidik, dan Tenaga Kependididkan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dikutip dari tayangan YouTube Kemendikbud RI.
1. Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:
a) Seragam dan atribut tanpa kekhusuan agama atau
b) Seragam dan atribut dengan kekhususan agama
3. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama.
4. Pemerintah Daerah dan kepala sekolah wajib mencabut atau melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:
a) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
b) Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/ Wali Kota.
c) Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur.
d)Kementerian Pendidikan dan Budaya memberikan sanksi kepada sekolah terakit BOS dan bantuan pemerintah lainnya.
Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.
6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahaan Aceh.
Sanksi menanti
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan sanksi tersebut dapat berupa evaluasi pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lainnya.
Nadiem mengatakan pengawasan dan pembinaan bakal dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Mengingat, penyelenggaraan pendidikan di sekolah di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.
"Jadi posisi Pemerintah Pusat dan kemendikbud sangat tegas ada konsekuensinya kalau kita tidak menghargai kemerdekaan.
Bukan hanya kemerdekaan belajar, tapi juga kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinan masing-masing para guru dan murid," tutur Nadiem.
Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri yang melarang sekolah negeri maupun Pemerintah Daerah mengeluarkan aturan atau mewajibkan siswa dan guru memakai seragam atau atribut dengan kekhususan agama.
SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekolah Negeri Terancam Sanksi Jika Langgar SKB Soal Seragam
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isi SKB 3 Menteri soal Aturan Baru Penggunaan Seragam dan Atribut Sekolah
