PBB Langsung Pikirkan Pengungsi Rohingya Setelah Kudeta Militer di Myanmar, Takutkan Kondisi Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintah yang sah di Myanmar mengejutkan berbagai negara di dunia.

Akibat kondisi kudeta tersebut, pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) bertindak sigap.

PBB segera memikirkan etnis Rohingya di negara tersebut, apalagi selama ini mendapat tindakan rasialis.

Pada 1 Februari 2021, sebuah peristiwa besar terjadi di Myanmar, di mana militernya melakukan kudeta.

Mereka menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi atas tuduhan kecurangan dalam pemilu.

Militer Myanmar telah berhasil menguasai negara itu, dan mengatakan akan mengendalikannya setidaknya selama satu tahun.

Hal ini dianggap sebagai situasi darurat nasional, pihak internasional seperti PBB langsung turun tangan.

Dewan Keamanan PBB akan segera bersidang hari Selasa, (02/02/2021) untuk membahas kudeta militer di Myanmar.

Kudeta itu disebut Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai "pukulan serius bagi reformasi demokrasi," di negara Asia Tenggara itu.

Duta besar Kerajaan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward adalah presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini.

Hari Senin (01/02/2021) Woodward mengatakan Dewan Keamanan PBB akan melihat "sederet upaya" untuk tetap menjunjung hasil pemilihan umum Myanmar tanggal 8 November tahun lalu.

Dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, serta untuk membebaskan penerima Nobel itu dari tahanan militer.

Woodward mengatakan," saat ini, kami tidak memiliki ide tentang tindakan," di PBB, 'tindakan' biasanya berarti sanksi.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, PBB belum dapat menghubungi para pejabat di ibukota, dan belum mendapat informasi tentang siapa yang ditahan.

Dujarric mengatakan, PBB kuatir tindakan militer itu "mungkin akan membuat situasi memburuk" bagi etnis Rohingya.

Saat ini terdapat sekitar 600,000 pengungsi Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine, Myanmar Utara.

Termasuk pula 120,000 orang "yang singkatnya terkurung di berbagai kamp (pengungsi)."

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet hari Senin malam waktu Jenewa (01/02/2021) menyatakan sangat khawatir dengan situasi di Myanmar.

Dimana dirinya mendapat laporan ada 45 orang pucuk tertinggi Myanmar yang ditahan militer, dan mendesak pemerintah militer untuk membebaskan mereka secepatnya.

Dalam pernyataannya, Bachelet dari Jenewa mengatakan, saat ini ada "kekhawatiran yang mendalam akan terjadinya pemberantasan suara-suara yang menentang".

Dan mendesak kaum militer untuk "menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu, maupun berlebihan,"

Etnis Rohingnya di Provinsi Rakhine selama ini adalah yang kerap mendapat perlakuan tak adil di Myanmar.

"Saya mendesak dunia internasional untuk berdiri saat ini bersama rakyat Myanmar, dan bagi setiap negara yang memiliki pengaruh untuk mengambil langkah," kata Bachelet.

"Hal itu demi mencegah kemajuan demokrasi dan HAM yang saat ini sudah dicapai, walaupun rapuh, selama masa transisi dari kekuasaan militer," lanjutnya.

Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Untuk Demokrasi meraih kemenangan besar pada pemilu November kemarin, membuat malu partai yang didukung kelompok militer.

Penguasa militer mengambil alih negara hari Senin, (01/02/2021) beralasan karena pemerintahan NLD di bawah Aung San Suu Kyi tidak menanggapi.

Apalagi menindaklanjuti tudingan berbagai kecurangan pemilu yang dilancarkan militer.

Militer Myanmar, atau Tatmadaw, telah mengambil lih kendali negara dan menerapkan status darurat selama satu tahun ke depan.

Penasihat negara Aung San Suu Kyi, presiden, dan jajaran pemimpin pemerintahan dilaporkan sudah berada dibawah tahanan militer.

Wakil Presiden Myint Swe ditunjuk menjadi penjabat presiden dan militer memberlakukan status darurat selama satu tahun sekaligus akan menggelar pemilu baru.

Belum diketahui bagaimana nasib dan nyawa para pemimpin demoratis Myanmar tersebut, dan apakah pemerintahan yang digulingkan dapat kembali ikut pemilu.

Hasil Pemilu 2020

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengamankan mayoritas kursi di parlemen Myanmar sehingga dapat membentuk pemerintahan selanjutnya, menurut hasil pemilu terkini.

Sejauh ini, dikutip dari bbc.com, NLD telah mendapatkan 346 kursi di parlemen, lebih dari 322 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Hasil pemilu ini keluar setelah partai pimpinan Aung San Suu Kyi tersebut mengklaim menang berdasar hasil awal pemilu.

Namun, oposisi yang didukung oleh militer menuntut digelarnya pemilu ulang.

Sebelum pengumuman hasil pemilu hari ini, sejumlah pemimpin negara-negera di dunia, seperti India dan Jepang, telah memberikan selamat atas kemenangan NLD.

Pemilu ini dipandang sebagai dukungan untuk NLD dan Suu Kyi setelah krisis Rohingya.

NLD tetap populer di dalam negeri, tetapi mendapat kecaman keras di seluruh dunia terkait respons Suu Kyi menanggapi krisis tersebut.

Ratusan umat Muslim dari etnis Rohingya melarikan diri akibat tindakan keras militer - yang digambarkan oleh PBB sebagai pembersihan etnis - pada 2017.

Tentara di Myanmar mengatakan mereka menargetkan milisi, sebuah tanggapan yang dibela Suu Kyi.

Pencabutan hak warga Rohingya telah membuat pengamat mempertanyakan kredibilitas pemilu.

Tetapi oposisi, yang didukung oleh militer Myanmar, menuduh pemerintah melakukan penyimpangan, meski hanya memberikan sedikit bukti.

Source: Kompas TV

Artikel ini telah tayang di Intisari-online.com dengan Judul "Situasi Myanmar Darurat karena Sudah Dikuasai Militer, PBB Langsung Lakukan Sidang Khawatir Pengungsi Rohingya Akan Alami Hal Ini Jika Negara Dikendalikan Militer