Breaking News:

Tribuners Mmilih

2 Komisioner KPU Barru Langgar Kode Etik, Ternyata Pernah Scan Tanda Tangan

DKPP mengabulkan sebagian gugatan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Barru secara virtual

ISTIMEWA
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan sebagian gugatan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Barru secara virtual di Ruang Sidang DKPP Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (2712021) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan sebagian gugatan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Barru secara virtual di Ruang Sidang DKPP Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021).

Status Ketua KPU Barru Syafruddin H Ukkas, Anggota KPU Barru Muhammad Natsie Azikin dan Abdul Syafah bebas dari sanksi dan statusnya direhabilitasi.

“Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu I, II, dan III serta jawaban dan keterangan para Teradu. Merehabilitasi nama baik Teradu I Syafruddin H. Ukkas selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Barru, Teradu IV Muhammad Natsir Azikin, Teradu V Abdul Syafah. Masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Barru terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” bunyi pentitum yang dibacakan Ketua DKPP RI, Muhammad Rabu siang.

Lain halnya dengan Teradu II Lilis Suryani dan Teradu III Masdar, Anggota KPU Barru dijatuhkan sanksi berupa peringatan. “Menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Teradu II Lilis Suryani dan III Masdar yang keduanya merupakan Anggota KPU Barru terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Muhammad.

Lilis dan Masdar mendapatkan sanksi peringatan dikarenakan, pada pokok pengaduan perkara nomor 194-PKE-DKPP/XII/2020 poin 32 berbunyi, surat yang dikeluar dari KPU Kabupaten Barru yang ditujukan kepada Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 02 Tertanggal 7 November 2020 yang menjadi pangkal masalah.

Di mana maskud dari surat tersebut meminta kepada Wakil Paslon Nomor Urut 2 untuk melengkapi SK pemberhentiannya sesuai dengan Perkap No 19 Tahun 2011 dapat dimaknai bahwa surat dari KPU Kabupaten Barru meminta kelengkapan berkas Wakil Paslon Nomor Urut 02, menandakan bahwa berkas Wakil Paslon Nomor Urut 02 belum lengkap.

Ditambahkan lagi poin 35, berdasarkan klarifikasi bahwa surat tersebut dikonsep Lilis, lalu tanda tangan Ketua discan karena Ketua KPU dalam perjalanan dinas.

Lilis pada poin 16 mengatakan, pada 4 November 2020, ia diminta berangkat ke Jakarta oleh Ketua KPU, kemudian berangkat 5 dan 6 November melakukan konsultasi ke Mabes Polri mendampingi Masdar.

Sanksi peringatan pun diberikan kepada kedua komisioner. DKPP kemudian meminta KPU melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah putusan dibacakan.

Di samping itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Diketahui, dalam pokok perkara, KPU Kabupaten Barru diadukan oleh Paslon nomor urut 1 Mudassir Hasri Gani-Askah Kasim dan Paslon nomor urut 3 Malkan Amin-Salahuddin Rum dimana Pengadu mendalilkan kelima teradu melakukan pelanggaran subtansial terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilihan.

Kuasa hukum, Mudassir Hasri Gani-Aska Kasim, Abdul Azis memperkarakan surat pengunduran diri Aska Mappe dari kepolisian dalam kondisi bermasalah sebab calon Wakil Bupati nomor urut 02 itu berstatus Kompol harus ditandatangani (surat penguduran diri) dari Kapolri, bukan Polda. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved