KPK Soroti Pemkot Makassar Dipimpin Wali Kota Rudy Damaluddin, Kok? Terkait ASN di Pilkada Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - KPK Soroti Pemkot Makassar Dipimpin Wali Kota Rudy Damaluddin, Kok?

Ternyata salah satu penyebabnya terkait ASN di Pilkada Makassar yangbaru saja digelar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), soroti Pemerintah Kota Makassar, karena rendahnya capaian nilai pengukuran Monitoring Center for Prevention (MCP), yang tergolong rendah.

Kepala Satgas Koorsupgah KPK Wilayah IV Niken Aryati mengatakan, pihaknya tengah menyoroti MCP Makassar, karena berada diperingkat 18 dari 24 Kabupaten atau Kota di Sulsel, dan peringkat 220 di Indonesia.

Menurut Niken, salah satu faktor penyebabnya, karena banyaknya lahan atau bangunan milik pemerintah Kota Makassar, belum dilakukan sertifikasi.

"Banyak aset bermasalah, dan itu akan menjadi konsen kita, apalagi terkait kendaraan dinas yang masih dikuasai pejabat lama," ujar Niken, Rabu (7/1/2021).

Padahal lanjut Niken, persoalan seperti itu seharusnya sudah cepat selesai. Namun, itu tidak terjadi dan berlarut larut hanya di Kota Makassar

Olehnya, ia meminta pihak Pemkot, untuk memberikan teguran kepada semua yang masih menguasai aset dengan memberikan surat teguran 

"Berikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, kalau tidak bawa saja ke ranah hukum," terangnya.

Selain itu, Niken juga menganggap rendahnya MCP karena ada kaitannya dengan pilkada yang baru saja digelar. Karena sangat berdampak dengan kinerja birokrasi yang kurang maksimal.

"Karena ada beberapa indikator penilaian kita dalam MCP itu, salah satunya yah termasuk manajemen ASN juga," tuturnya.

Olehnya pihaknya mengingatkan, bila terjadi proses pergantian pejabat, Pemkot Makassar tidak terlalu banyak true balance.

"Kita sangat ingatkan itu," tegasnya.

Sementara, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menjelaskan, makassar belum bisa dikatakan rendah MCP, yang saat ini sudah masuk dalam zona biru, atau masih dalam posisi rata-rata.

"Kalau diliat di Indonesia rata-rata daerah masuk zona biru, dan yang zona hijau itu cuma sedikit, seperti di Kalimantan Selatan dan Jawa," terangnya.