Tribun Wajo
Tak Dapat Pupuk Subsidi, Petani di Sabbangparu Wajo Tuding Kinerja PPL Tidak Becus
Permasalahan kelangkaan pupuk subisidi kian menjadi-jadi di Kabupaten Wajo. Banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi.
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUNWAJO.COM, SABBANGPARU - Permasalahan kelangkaan pupuk subisidi kian menjadi-jadi di Kabupaten Wajo. Banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi.
Petani di Kecamatan Sabbangparu misalnya, menuding jika ketidakmerataan jatah pupuk subisidi adalah kongkalikong antara pengecer dan PPL.
"Banyak masyarakat yang tdak dapat, PPL kinerja tidak bagus mendata kelompok tani sehingga masyarakat tidak dapat pupuk dari pengecer," kata salah satu petani, Rahman, Jumat (22/1/2021).
Persoalan itu kian pelik, lantaran sejumlah petani yang tak terdaftar menggeruduk pengecer pupuk di Kecamatan Sabbangparu pada Kamis (21/1/2021) malam.
Mereka membawa foto copy KTP mereka, tapi tak dilayani lantaran tak terdaftar di kelompok tani manapun. Rahman menambahkan, beberapa petani yang sebelumnya masuk dalam kelompok tani, malah tak menemukan namanya.
"Masih ditemukan juga masyarakat tidak terdaftar di Kelompok Tani sehingga tidak dapat pupuk subsidi, padahal sebelumnya terdaftar. Ini kinerja PPL tidak becus," katanya.
Selain itu, Rahman menyebutkan, bahwa terdapat juga perbedaan NIK KTP yang terdaftar di kelompok tani dengan NIK KTP yang sebenarnya, padahal sebelum pengajuan pupuk para petani menyetor foto copy KTP.
Sebelumnya, Kepala Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Muhammad Ashar menyebutkan, salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi yang selalu terjadi.
"Salah satu solusinya adalah menggunakan pupuk organik, atau kalau tidak gunakan pupuk non subsidi," kata Ashar.
Berdasar pada rencana defenitif kegiatan kelompok (RDKK) Kabupaten Wajo, dari 52.389 jumlah petani yang diusul, yang terealisasi hanya 27.985 ton.
Padahal, luas lahan pertanian ada 100.991 ha di Kabupaten Wajo, serta kuota untuk satu petani hanya untuk 2 hektar saja.
"Ini otomatis akan selalu bermasalah, kuota pupuk bersubsidi kita terbatas sementara peruntukannya bukan cuma untuk sawah saja, ada petani kita yang petambak, tanam holtikultura," katanya. (*)
