Pj Walikota Makassar Target Lelang Jabatan Eselon II Sebelum Pelantikan Walikota Terpilih

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin yakin akan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), agar pihaknya bisa segera melaksanakan lelang jabatan kepala dinas, atau eselon II.

Menurutnya, KASN perlu untuk menindaklanjuti hal ini, demi mengoptimalkan pelayanan Pemerintah Kota Makassar ke masyakarat.

"Tentu saya yakin KASN tidak ingin membuat pelayanan pemerintahan tidak optimal, karena hanya diisi oleh Plt," ujarnya, Selasa (19/1/2021).

Apalagi, menurutnya ada 14 jabatan eselon II yang kosong, sehingga sangat penting untuk segera diisi. 

"Harapan kita KASN betul betul memahami bahwa ini ada kebutuhan Pemkot Makassar, khususnya dalam memenuhi kewajiban - kewajiban pemerintah, di dalam fungsi layanan," sambungnya.

Sebab saat ini, izin untuk lelang jabatan dari Kemendagri telah dimiliki. 

Sehingga, saat ini pihaknya hanya menunggu rekomendasi dari KASN, dan setelah itu proses seleksi bisa dilakukan. 

Ia berharap, agar lelang jabatan bisa terealisasi, dan pelantikan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. 

Prof Rudy menargetkan, hal ini bisa terlaksana sebelum pelantikan Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Makassar, pada Februari 2021 nanti. 

"Kita harapkan sesegera mungkin, karena saya selalu menyampaikan, pelayanan kepada masyarakat itu tidak bisa ditunda, hanya karena kegiatan lain. Tentu masyarakat tidak ingin menunggu dilayani, mereka ingin secepatnya," tutupnya.

Diketahui, ada 14 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). 

Diantaranya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan