Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid, Denny Siregar: Kalo takut vaksin,gak usah koar2
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19. Denny Siregar ikut komentar.
TRIBUN-TIMUR.COM - Penulis dan pegiat media sosial, Denny Siregar berkomentar soal Ribka Tjiptaning yang menolak divaksinasi.
Diketahui, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.
Denny Siregar melalui postingan Twitter mengomentari keputusan Ribka Tjiptaning.
"Rib rib.. makin tua makin kayak anak kecil. Kalo takut vaksin, gak usah koar2 ke publik. Lu itu wakil rakyat, kasih contoh yang bener..
Kalo mau maki dia, maki deh. Gak akan gua belain.. (emoji Smiling face with open mouth and smiling eyes).," tulis Denny Siregar melalui akun Twitter @Dennysiregar7.

Lebih jauh, Denny Siregar berkomentar soal vaksin.
Menurut Denny Siregar vaksin bukan hanya masalah pencegahan, melainkan juga masalah keamanan agar orang-orang tidak takut lagi berkumpul dan kembali bekerja.
"Vaksin itu bukan hanya mslh pencegahan.
Vaksin itu juga mslh keamanan, supaya orang tdk takut lagi berkumpul dan kembali bekerja. Ekonomi jadi normal, anak2 bs sekolah, usaha kecil bs kembali menghasilkan.
Mendukung vaksin itu sifat kepahlawanan. Menolaknya, itu pecundang..," tulisnya.
"Mereka yang takut vaksin tidak percaya pemerintah, gak percaya saran dokter2 ahli, gak percaya BPOM.
"Percayalah hanya ke Tuhan.." kata mereka.
Dan ketika akhirnya meninggal, dia protes, "Tuhan knp gua tetap kena virus ?"
Tuhan be like : "Kan gua udah kirim vaksin, bego.." tulis Denny Siregar lagi.
(TRIBUN-TIMUR.COM/ Sakinah Sudin)
Ribka Tjiptaning tolak divaksin
Diberitakan sebelumnya, penegasan Ribka Tjiptaning disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya. Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya.
Biodata Ribka Tjiptaning
Dikutip tribunjogja.com dari halaman wikipedia Ribka yang juga seorang dokter ini adalah keturunan ningrat alias berdarah biru.
Ayahnya bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) dan pemilik sebuah pabrik paku di Solo.
Sedangkan Ibunya dari keturunan Kasultanan Kraton Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.
Sewaktu kecil, Ribka yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah 1 Juni 1959.
Dalam hal pendidikan, Ribka mengenyam pendidikan formal di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dari tahun 1978 hingga tahun 1990.
Setelah lulus dan menjadi seorang dokter, ia pun membuka sebuah klinik kesehatan di kawasan Ciledug, Tangerang. Ribka pun telah menjadi anggota PDI-Perjuangan sejak 1992.
Hingga kini, ia telah tiga kali berhasil masuk ke Senayan, yaitu pada 2004, 2009, dan 2019.
Saat ini, ia merupakan salah satu anggota dari Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Sebelumnya, Ribka pun pernah menjabat sebagai Ketua di komisi yang sama pada periode 2009-2014.
Di komisi IX, ia menyoroti masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Bukan sekali ini Ribka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. (TRIBUN-TIMUR.COM/ Tribunnews.com)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ribka Tjiptaning Tegas Tolak Divaksin Covid-19: Mending Saya Bayar Sanksi,