Pemprov Sulsel Usulkan Formasi CPNS 2021 Sebanyak 2.070, 34 untuk Atlet

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan (BKD Sulsel) Imran Jausi angkat bicara terkait pengusulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), termasuk pada seleksi CPNS tahun anggaran 2021.

Sementara berdasarkan usulan kebutuhan ASN yang dilaporkan Pemprov Sulsel, sekitar 2.070 diantaranya khusus untuk seleksi penerimaan CPNS. Kemudian, untuk jalur inpassing atau penyesuaian 538 pegawai.

Kebutuhan ASN yang diusulkan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh Kemenpan-RB.

Dia mengaku, kebutuhan pegawai yang diusulkan, sebagian besar untuk formasi tenaga pendidik dan kesehatan.

"Kalau CPNS masih seperti formasi yang dulu ji (2019)," ujar Imran via pesan WhatsApp, Rabu (13/1/2021).

Sementara khusus melalui seleksi CPNS, ada sebanyak 34 formasi khusus bagi atlet berprestasi yang diusulkan.

Usulan formasi khusus tersebut kata dia, bisa diangkat langsung menjadi CPNS. Bahkan tanpa harus melalui seleksi.

Pertimbangannya, karena telah berkontribusi membawa nama baik Sulsel di tiap ajang kompetisi keolahragaan.

"Jadi kita mintakan formasi khusus, supaya mereka langsung diangkat. Itu kita masukkan di penerimaan CPNS. Itu permintaan khusus. Mudah-mudahan diakomodir," kata Imran.

Dia berharap, kuota yang diberikan oleh pusat bisa lebih besar. Pasalnya, jumlah pegawai pensiun lingkup Pemprov Sulsel pun bertambah tiap tahun. Dengan demikian, harus diikuti dengan penerimaan ASN baru.

Belum lagi, pemerintah pusat tidak membuka penerimaan CPNS formasi tahun 2020 lalu. Namun Imran mengakui hal ini tidak menganggu signifikan jalannya kinerja birokrasi.

Apalagi untuk mentaktisi kebutuhan pegawai selama ini mengandalkan pegawai yang mutasi masuk ke Pemprov Sulsel.

"Saya kira kalau lingkup Pemprov Sulsel memang ada jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun. Kebutuhan formasi kita kan selama ini mengandalkan dari CPNS, sementara tahun ini tidak ada. Tapi secara umum kita banyak menerima pegawai pindahan baik dari kabupaten/kota maupun provinsi lain," jelasnya.

*9.493 Usulan PPPK

Khusus usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK, kata dia, memang sempat direvisi pasca-kebijakan pusat soal program penerimaan satu juta guru melalui rekutmen PPPK.

“Kalau usulan PPPK kan, disdik yang verifikasi dan usulkan. Sekitar 9.493  untuk formasi guru (seleksi PPPK)," katanya.

"Jadi dia masukkan langsung ke Kemendikbud, kami cuma menerima laporan,” jelas Imran.