Breaking News:

Pilkada Serentak di Sulsel, Mudassir-Aksah Paslon Pilkada Barru yang Tidak Patuh

Khusus di Sulsel, dari 12 daerah yang menggelar pilkada, hanya 1 paslon dari 33 paslon yang dinyatakan tidak patuh

Istimewa
Mudassir Hasri Gani, Calon Bupati Barru Termuda Usungan PKB-PPP 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berdasarkan hasil audit dana kampanye, sebanyak 273 Pasangan Calon (Paslon)  dari 739 paslon kepala daerah yang berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Indonesia dinyatakan tidak patuh oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Khusus di Sulsel, dari 12 daerah yang menggelar pilkada, hanya 1 paslon dari 33 paslon yang dinyatakan tidak patuh.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Upi Hastati mengatakan, dari 33 paslon di 12 daerah berpilkada di Sulsel, hanya 1 yang tidak patuh.

"Paslon nomor urut 1 Pilkada Barru (Muddasir Hasri Gani-Aksah Kasim) yang tidak patuh. Paslon lainnya patuh semua," ujar Upi via pesan WhatsApp, Selasa (12/1/2021).

Menurutnya, hasil audit tak patuh paslon nomor 1 dikarenakan pengeluaran Dana Kampanye tidak sesuai dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Dimana sesuai audit paslon nomor 1 (Muddasir-Aksah) menerima dana kampanye Rp 1.095.416.333 dan pengeluaran selama kampanye Rp 1.095.410.767. Dengan saldo akhir Rp 5.566.

Terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/1/2021) mengatakan, KAP telah menyelesaikan audit dana kampanye dari 739 pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Hasilnya, sebanyak 273 paslon atau 36 persen di antaranya dinyatakan tidak patuh, sedangkan 466 paslon dinyatakan patuh.

Dari hasil audit tersebut, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebanyak 7 paslon tidak patuh dan 18 paslon dinyatakan patuh.

Pada pemilihan tingkat bupati/wakil bupati sebanyak 227 paslon tidak patuh dan 386 paslon dinyatakan patuh. Adapun pada pemilihan wali kota/wakil wali kota, sebanyak 39 paslon tidak patuh dan 62 paslon patuh.

”Alasan ketidakpatuhan di antaranya adalah tidak ditempatkannya sumbangan berupa uang tunai dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK), tidak lengkapnya bukti transaksi pengeluaran, dan data transaksi penerimaan sumbangan yang kurang lengkap,” kata Evi dilansir Kompas.com.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved