'Bu Risma' Trending Dikatai Pencitraan, Anak Buah Megawati; Tak Ada Kaitannya dengan Pilkada DKI

TRIBUN-TIMUR.COM - Kata kunci " Bu Risma " menjadi topik pembicaraan dan Trending di Twitter Indonesia pada Rabu (6/1/2021).

Setidaknya hingga Rabu siang pukul 14.00 WIB, sudah ada lebih dari 13,8 ribu cuitan yang menggunakan " Bu Risma " dalam unggahannya.

Pembicaraan ini ternyata membahas soal pro-kontra blusukan yang dilakukan mantan Wali Kota Surabaya dua periode, Tri Rismaharini, yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial. Anak buah Megawati tersebut bahkan dituding Penditraan untuk Pilkada DKI. 

Diketahui, semenjak dilantik menjadi menteri kabinet, Risma memang sudah beberapa kali melakukan Blusukan di seputar wilayah DKI Jakarta.

Dituding berlebihan

Namun, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai aksi blusukan yang dilakukan oleh Risma sebagai sesuatu yang berlebihan.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membela blusukan yang dilakukan kader partainya itu. Menurut Hasto Blusukan yang dilakukan Risma menunjukkan kepemimpinan yang merakyat.

"Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto. 

Kata warganet

Selain itu, netizen pun ramai membicarakannya di lini masa media sosial, ada yang pro,ada juga kontra.

Tanggapan pro Risma salah satunya ditunjukkan oleh akun @matheo_ardhitio.

"Baru jg 2 minggu udah dinyinyirin harusnya seluruh Indonesia. Tp kalau pun kmrn BU Risma langsung ninjau perbatasan, NTT, atau Papua, pasti dinynyirin lg: baru menjabat udah keliling jalan2. Emang sih sebagian org itu cm bs melihat keburukan," tulis dia.

Sementara salah satu tanggapan bernilai kontra disampaikan oleh akun @sihezan.

"Mungkin Bu Risma masih terbawa ritme waktu masih jadi walikota yang keliling kota dan bagi bagi nasi kotak. Sementara sekarang udah jadi menteri yang skalanya nasional. Biarlah yang keliling kota itu walikota atau gubernur biar lahan pencitraannya jangan dimakan juga," tulisnya.

Gaya kepemimpinan 

Pakar politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai apa yang dilakukan Risma sebagai sesuatu yang memang sesuai dengan gaya kepemimpinannya selama ini.

Adi menolak jika Risma sedang melakukan pencitraan di DKI Jakarta dengan aksi blusukannya itu. 

"Harus dipahami style Bu Risma dari Surabaya memang blusukan, jadi kalau sekarang blusukan ya saya kira itu bawaan dari kepemimpinan Bu Risma," sebut Adi saat dihubungi via telepon, Rabu (6/1/2021).

Namun, Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia menilai jika ada sangkaan pencitraan terhadap aksi blusukan politisi adalah hal yang wajar.

Hal itu dikarenakan selama ini banyak tokoh politik atau pejabat publik yang melakukan hal yang sama, namun tidak muncul hasil konkret atas aksi blusukannya itu.

"Karena sering kali hanya sesaat, di blow up di media, setelah itu tidak ada orang yang membicarakannya lagi," ungkap Adi.

Magnet publik

Di sisi lain, ia juga menganggap sosok Mensos yang satu ini memang sudah lama menjadi magnet di masyarakat. Banyak hal yang ia kerjakan mampu menarik perhatian baik media maupun publik.

"Terlepas dari apapun Bu Risma memang sudah terlanjur menjadi pembicaraan," sebut Adi.

Saat Risma menjabat Wali Kota Surabaya, ia pernah marah dan menangis saat Taman Bungkul rusak pasca digelarnya sebuah even produk. 

Risma juga tampil di barisan depan memperbaiki jalan di sekitar Gubeng yang amblas beberapa waktu lalu, padahal kondisinya tengah sakit dan duduk di atas kursi roda.

Di momentum lain, Risma yang bersujud di hadapan sejumlah dokter saat kasus Covid-19 di Surabaya melonjak juga viral. 

Agar tidak disebut pencitraan

Adi menyebut ada beberapa hal kunci yang bisa menjadikan aksi-aksi para pejabat atau politisi, termasuk Risma, tidak lagi disebut pencitraan.

Menurut Adi, ketika pejabat melakukan blusukan harus terukur. Artinya dengan blusukan, seperti yang dilakukan Risma, minimal mendata, mendeteksi kelompok-kelompok miskin, pengangguran, dan diambil tindakan. 

Setelah data dan informasi terkumpul, pejabat publik bisa menganalisis dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kondisi yang ada.

Dengan begitu, blusukan yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh publik.

Jika tidak ada langkah konkret yang dihasilkan pasca melakukan aksi blusukan atau sejenisnya, maka pasti aksi tersebut hanya akan berakhir dengan tudingan pencitraan.

"Jangan sekedar blusukan, jadi harus ada solusi. Minimal orang nganggur sudah enggak nganggur, orang miskin bisa dikurangi," ujar dia.

Memperluas jangkauan wilayah blusukan

Agar tidak dituding pencitraan di DKI Jakarta, Risma perlu blusukan tidak hanya di sekitar Jakarta, tapi juga di titik-titik terluar di Indonesia.

Ini wajar mengingat posisinya saat ini sudah bukan lagi sebagai pemimpin tertinggi suatu kota, namun seorang menteri di kabinet pemerintahan pusat.

"Bu Risma akan terus dibilang pencitraan kalau ngomong dengan dengan pemulung, kelompok miskin kota ini di Thamrin, di Jakarta. Kalau mau blusukan di seluruh Indonesia, jadi blusukannya harus diperluas, jangan hanya di Jakarta," jelas Adi.

Ia mencontohkan beberapa wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur yang selama ini memiliki kondisi cukup tertinggal jika dibanding wilayah lain di Tanah Air.

Selain kondisinya tertinggal, di wilayah-wilayah itu juga pemberitaan media tidak seramai di kota-kota besar apalagi Jakarta.

"Bu Risma akan terus disebut sebagai pencitraan selama tidak ada langkah-langkah konkrit setelah blusukannya itu," ujar Adi. 

Reaksi Kemensos

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait," kata dia.

Di media sosial, aksi blusukan Risma menuai polemik karena muncul dugaan adanya pengaturan atau setting sebelum dilakukan.

Hal ini terlihat di akun Tiktok @cual99. Akun tersebut menggambarkan sedikit gambaran dugaan settingan pada "blusukan Bu Risma".

Namun, ketika ditanya lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah blusukan itu telah diatur sebelumnya, Wiwit tidak memberikan respons.

Publik memang menuai beragam komentar, termasuk kritikan pedas untuk Risma. Dia menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet Twitter pada Rabu (6/1/2021).

Tak ada kaitannya dengan Pilkada DKI?

Hingga Kamis (7/1/2021) nama Risma masih bertengger dengan lebih dari 5.000 orang membuat twit dengan hashtag #RismaRatuDrama.

Sejumlah warganet menilai aksi blusukan Risma sebagai pencitraan yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran.

Mereka meminta agar Risma dapat melakukan hal yang lebih signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain itu, ada juga yang menilai blusukan Risma sebagai langkah awal sebelum maju ke Pilkada DKI Jakarta.

Namun, anggapan itu telah ditepis oleh PDI Perjuangan, partai tempat Risma bernaung.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurut Djarot, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Blusukan Risma juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Bu Risma" Trending di Twitter, Ini Kata Pengamat agar Tidak Dituding Pencitraan",