Yayasan Hadji Kalla Siapkan Anggaran Bantuan Rp 50 Miliar untuk Tahun Depan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR -  Yayasan Hadji Kalla selaku yayasan yang bergerak dibidang sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk rancangan program bantuan untuk 2021.

Bantuan ini akan diperuntukkan untuk empat provinsi yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Timur.

Direktur Eksekutif Yayasan Hadji Kalla, Mohammad Zuhair mengatakan, ada kenaikan anggaran untuk 2021. Hal itu disebabkan, karena 2020 prioritas bantuan hanya berpusat pada 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Dari data yang kami peroleh, empat Provinsi Sulsel, Sulbar, Sultra dan Sulut didapati masih banyak yang memiliki kaum duafa. Olehnya itu 3 provinsi di luar Sulsel yang menjadi titik fokus, terutama dalam kebutuhan dasar,” ujar Zuhair saat jumpa pers di Hotel Mercure, jalan AP Pettarani, beberapa hari lalu.

“Pemerintah belum bisa bekerja sendiri. Olehnya itu harus dibantu oleh swasta,” sambung Zuhair lugas.

Sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional, Zuhair mengatakan, dalam sistem penyalurannya akan mengacu pada data terpadu dari pemerintah. Karena, konsep pemerataan yang menjadi hal utama dalam mengurangi angka kemiskinan yang di Indonesia.

“Tahun ini kita kan hanya fokus menyalurkan bantuan di Sulsel. Meski, Sulsel merupakan daerah yang memiliki cukup banyak warga kurang mampu, namun, di luar Sulsel juga sangat banyak yang membutuhkan kita,” ungkapnya Zair.

Selain itu, Zuhair mengungkapkan, ada perbedaan dalam bentuk bantuan untuk tahun depan. “Untuk 2021 kita akan mengurangi bantuan langsung berupa uang, sembako yang efeknya singkat. Jadi kedepannya kita akan membantu yang jangka panjang,” pungkasnya.

Tak luput, ia juga mengajak warga yang ingin mendapat bantuan, atau memiliki pengetahuan tentang wilayah strategis untuk dibantu, maka bisa langsung menghubungi langsung Yayasan Hadji Kalla atau melalui website resmi www.yayasanhadjikalla.co.id.

Sekadar diketahui, Yayasan Hadji Kalla memiliki empat bidang, yaitu Keislaman, Pendidikan, Sosial dan Pemberdayaan Desa.  (*)