Kapolri Jenderal Idham Azis Minta Maaf Jelang Pensiun, Ada Apa? Lihat Kata-katanya di Slide

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri Jenderal Idham Azis minta maaf beberapa hari jelang pensiun, lihat kata-katanya di slide.

Kapolri memaparkan rilis akhir tahun Polri 2020 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020).

Pemaparan itu terkait dengan pencapaian kinerja Korps Bhayangkara selama setahun, berapa banyak kasus ditangani.

Kasus tersebut, antara lain terorisme, narkoba, hingga pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Ini merupakan kesempatan terkahir bagi Jenderal Idham Azis memaparkan rilis akhir tahun Polri sebab tahun 2021 dia akan pensiun dari Polri mulai Januari.

Pada 30 Januari 2021, usianya akan memasuki 58 tahun dan itu batas usia pensiun bagi anggota Polri.

Dalam pemaparannya, Selasa pagi tadi, Jenderal Idham Azis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas di Tanah Air.

Dia juga memohon maaf apabila Polri belum mampu menampilkan kinerja sesuai ekspektasi masyarakat.

"Polri mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, stakeholders terkait, dan segenap elemen bangsa atas dukungan dan kerja samanya sehingga Kamtibmas di Indonesia senantiasa terjaga."

"Izinkan saya atas nama pribadi dan institusi Polri, menyampaikan permohonan maaf apabila kami belum mampu menampilkan kinerja sesuai yang diharapkan masyarakat, namun kami (438.387 personel Polri) selalu mempunyai tekad bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini."

Demikian tulisan di salah satu slide penutup dalam pemaparan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Acara pemaparan secara virtual ini diikuti sejumlah perwakilan perushaan media massa.

Calon Kapolri

Jelang berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal Idham Azis, kini sedang menghangat bursa calon Kapolri.

Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) bakal memberikan rekomendasi nama-nama Kapolri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat.

"Kalau ditanya kapan akan menyerahkan nama calon Kapolri, maka jawabannya dalam waktu dekat," kata Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/12/2020).

Poengky menuturkan, Kapolri saat ini, Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Adapun batas pensiun bagi anggota Polri adalah 58 tahun.

Maka dari itu, Kompolnas akan menyerahkan nama-nama calon Kapolri sebelum Jenderal Idham Azis pensiun.

Sebelum diserahkan, Poengky menuturkan, pihaknya telah menerima masukan dari sejumlah pihak.

"Kami menerima masukan-masukan dari internal Polri dan eksternal Polri, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan purnawirawan Polri tentang kriteria kapolri di masa depan," ucapnya.

Kemudian, Kompolnas menyaring nama-nama perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi, integritas, dan rekam jejak yang terbaik.

Hal itu dilakukan dengan merujuk Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Setelah itu, Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama calon untuk dipilih Jokowi.

"Selanjutnya berdasarkan hak prerogatif presiden, beliau akan memilih, dan mengirimkan nama calon kapolri yang dipilih presiden untuk disetujui DPR," ungkap Poengky.

Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelumnya menyebut, Presiden Jokowi punya kunci sendiri untuk menentukan calon Kapolri.

"Presiden juga punya kunci sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjabat," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Moeldoko tak mau menjawab secara pasti ihawal nama-nama yang dianggap potensial sebagai calon Kapolri.

Ia juga tak membenarkan ataupun membantah kabar yang menyebutkan bahwa Istana telah mengantongi tiga nama calon Kapolri.

Menurut Moeldoko, dirinya tak masalah jika masyarakat berspekulasi terkait hal ini.

Ia menyebut, publik punya hak untuk berkalkulasi.

"Biarkan masyarakat berspekulasi, biarkan masyarakat berkalkulasi. Itu masyarakat punya hak untuk itu," kata dia.(*)