CITIZEN ANALISIS: Kerja Besar Setelah Muktamar IX PPP di Makassar

Oleh Mulawarman

Jurnalis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran Muktamar IX PPP baru saja usai. Namun, sesungguhnya itu baru saja permulaan dari sebuah kerja-kerja besar.

Ikhtiar elektoral menaikkan perolehan angka electoral threshold dan juga menaikan angka dukungan suara. Bukan kerja mudah, namun bukan hal yang mustahil dicapai.

Selama terbangun soliditas dan kerjasama yang baik di antara elite dan kader PPP di akar rumput, maka semua tujuan Partai akan mudah tercapai.

Sejak Pemilu 1999, perolehan suara PPP terus mengalami penyesuaian. Yaitu mendapat 58 kursi pada Pemiliu 1999, kemudian 58 kursi pada Pemilu 2004.

Meski tetap kursinya, namun turun dari 11,32 juta menjadi 9,24 juta suara. Turun lagi menjadi 38 kursi pada Pemilu 2009, dan terakhir hanya tersisa 19 kursi pada Pemilu 2019.

Penurunan ini relatif terhibur dengan gelaran Pilkada serentak kemarin, 9 Desember 2020, calon bupati/walikota yang diusung PPP banyak yang menang.

Tercatat menang di 123 daerah. Namun, apakah para calon yang diusung itu murni kader PPP atau yang lain, tidak jadi soal.

Dalam hal tertentu, PPP dengan moment kemenangan itu dapat mengambil banyak kesempatan untuk terus menerus mengawal kepentingan umat Islam melalui pemerintahan daerah.

Bagaimana tantangan PPP di masa mendatang. Apa modal penting yang dapat dikapitalisasi PPP sehingga menjadi faktor penting dalam mendongkrak keberhasilan capaian partai di masa mendatang. 

Tulisan singkat ini akan melihat semua faktor itu, dan mendudukan bagaimana PPP dapat benar-benar mewujudkan cita-citanya.

Tantangan

PPP dihadapkan pada tantangan besar yang bila mampu mengantisipasinya, akan menjadi peluang bagi partai untuk kemajuan.

Sebaliknya, bila tidak mampu, maka akan menjadi boomerang, alih-alih membangun partai, partai justru akan semakin ditinggalkan.

Pertama, demokrasi Indonesia menganut sistem multipartai. Sejak reformasi hingga kini, telah ada 9 partai. Hampir gelaran pemilu selalu ada partai Baru.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat punya banyak pilihan terhadap preferensi politiknya.

Tidak ada jaminan masyarakat yang tunggal terhadap pilihannya, selalu saja terbuka kemungkinan.

PPP sebagai partai yang mengklaim partai umat Islam jelas menjadi tantangan, sejauhmana ia menjadi solusi khususnya bagi kaum muslim dalam konteks berdemokrasi.

Partai politik tersedia banyak, bahkan yang mengklaim berideologi Islam pun bukan hanya PPP. Itu artinya, PPP punya tantangan.

Bila mampu mengelola tantangan itu sudap pasti ia masih diminati masyarakat.

Kedua, sistem politik elektoral yang sangat kental dengan oligarki dan politik uang. Ini meski bukan hanya menjadi tantangan khusus PPP.

Namunsebagai partai umat, PPP harusnya lebih berkepentingan untuk menjaga agar politik tidak terjebak dalam praktik buruk berdemokrasi.

Spirit perjuangan kader dan elit PPP harusnya dimotivasi tidak hanya dilandaskan pada merawat demokrasi itu dari aspek negatif, sebaliknya, ia merupakan realisasi dari amanah khalifah Allah yang tercantum dalam ideologi partainya, sebagai partai Islam.

Di sinilah nilai plus PPP, di mana kerja yang diyakini para kader sebagai bentuk ibadah.

Politik oligarki dan money politics menjadi masalah yang serius bagi bangsa. Ia membuat proses kaderisasi yang berkualitas tidak berjalan.

Demikian juga dengan politik uang, membuat demokrasi yang substantif tidak pernah dapat terwujud. Ironinya bahkan dua masalah itu dilakukan dan dicontohkan oleh partai politik.

PPP menghadapi tantangan lebih awal dari perubahan internalnya, sambil berkonstribusi membenahi reformasi negara secara keseluruhan.

Ketiga, revolusi internet yang telah mengubah seluruh lanskap politik di tanah air, baik dari segi manajemen, kaderisasi, organisasi, hingga model kampanye.

PPP memiliki tantangan sejauhmana ia mampu beradaptasi dengan perubahan politik mutakhir, sehingga ia benar-benar dapat menjadi solusi umat Islam dalam berbagai zaman.

Masyarakat cepat berubah. Demikian juga sistem pemerintahan yang telah berubah.

Karena itu model dan strategi pengelolaan partai pun sudah seharusnya menyesuaikan, agar partai tetap mendapat tempat di hati masyarakat.

Dalam hal ini, pengelolaan partai yang berbasis kinerja dan prestasi sudah seharusnya dikembangkan secara efektif di PPP.

Strategi kampanye yang dilakukan secara manual sudah harus berubah, dengan mengadaptasi teknologi.

Keempat, umat Islam yang rentan disulut oleh perbedaan dan perpecahan.

Belakangan isu islamisme atau politik Islam identitas menunjukkan semakin menguat.

Terlebih lagi dengan adanya media sosial, dua isu itu seakan mendapat tempat persemaiannya yang lebih subur.

Umat begitu mudah terprovokasi dan terkotak kotakan sehingga membuat saling benci dan saling melempar fitnah, terutama sejak gelaran Pemilu 2019 yang semakin kencang.

Leadership dan Objektivitasi Program

Dari keempat tantangan itu, PPP memiliki kesempatan sehingga dapat sungguh-sungguh menjadi solusi bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Hanya saja, pengelolaan keempat tantangan itu tergantung pada kemampuan dan itikad baik khususnya dari para fungsionaris dan elit partai berlambang kabah ini.

Betapapun, publik Indonesia sangat cair dan terbuka dengan setiap pilihan politiknya.

Faktor leadership menjadi hal yang utama dalam mengawal perubahan ini. Pelajaran dari kepemimpinan Hamza Haz mengajarkan bahwa dukungan itu dilakukan dengan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat.

Ketekunan dan kesabaran para pemimpin PPP untuk menemui masyarakat di akar rumput menjadi bukti nyata, dukungan suara pada hasil Pemilu berikutnya.

Wacana elite di tingkat pusat hanya menjadi konsumsi terbatas, sebaliknya, masalah-masalah kecil seputar umat di akar rumput, lebih konkret dan nyata bagi aspirasi mereka.

Dalam hal ini, maka faktor leadership tidak cukup efektif bila tidak didukung oleh program yang objektif dan aktual memenuhi aspirasi/kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi soalan umat di bawah.

Kemiskinan, pengangguran, dan dalam hal keyakinan berupa berkembangnya kelompok islamis, kaum tafkiri, dan ahli bidah.

Masalah-masalah ini lebih penting digeluti dan diadvokasi oleh para kader PPP dibandingkan masalah yang sifatnya umum, menyangkut tata kelola negara.

Dalam hal ini, memilih fokus kerja elektoral lebih utama, dibandingkan berkutat pada wacana yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.

Bila program advokasi masyarakat ditujukan secara umum, maka edukasi politik yang mencerahkan ditujukan kepada para kaum milenial. PPP harus mulai secara serius menggarapnya.

Artinya dua kelompok itu harus bersamaan digarap. Potensi politik milenial sangat besar, namun, harus digarap secara maksimal.

Melalui program dan pelibatan kader muda, serta program atau strategi kampanya yang berbasis internet dan media sosial dapat diprogramkan.

Dua langkah ini menjadi strategi nyata bagi PPP di masa mendatang, terhadap penignkatan elektoral dan perolehan suara pada pemilu 2024.

Ada waktu kurang lebih 4 tahun sungguh-sungguh bekerja untuk memenangkan Partai. Jangan sampai terlewatkan dengan hal yang tidak produktif, mengurus konflik atau perbedaan kepentingan golongan.

Sebaliknya, mengawal suara dan aspirasi umat Islam haruslah menjadi orientasi dan tujuan bersama seluruh kader dan elite PPP.

Dengan melihat tantangan tersebut, dan potensi yang dimiliki, sudah seharusnya PPP berbenah untuk menyongsong masa depan.

Di pundak kepemimpinan PPP yang baru ini, terletak tantangan dan tanggung jawab yang besar, namun tidak lah berarti apa-apa bila semua nya solid dan bersatu dalam memajukan kepentingan Partai.

Kita tidak ingin sejarah mencatat bahwa PPP tidak hanya menjadi penonton politik, tidak mampu melakukan hal yang fenomenal dalam kehidupan politik berbangsa. Jayalah PPP.(*)