BENARKAH Siang Tadi Jokowi Maruf Amin Rapat Bahas Reshuffle Menteri? Ini Penjelasan Orang Dalam

BENARKAH Siang Tadi Jokowi Maruf Amin Rapat Bahas Reshuffle Menteri? Ini Penjelasan Orang Dalam

TRIBUN-TIMUR.COM,- Isu reshuffle menteri kabinet Jokowi Maruf Amin berhembus kencang.

Reshuffle menteri semakin hangat diisukan setelah dua menteri Jokowi Maruf Amin terlibat kasus korupsi.

Ialah Menteri Keluatan dan Menteri Sosial. 

Lalu benarkah isu reshuffle menteri Jokowi di akhir tahun 2020?

Diberitakan Tribunnews.com, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut isu perombakan kabinet hanya ramai di luar.

Hal itu dikatakan Ali merespon isu ramainya pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden akan melakukan reshuffle pekan ini.

'Di sini (istana) adem-adem saja," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/12/2020).

Adapun terkait rapat antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin pada siang tadi, menurut Ngabalin hanya merupakan rapat rutin biasa tidak dikhususkan membahas reshuffle kabinet.

"Karena kalau mereka menyebutkan pertemuan Presiden dan Wapres dengan waktu yang sangat lama. Lah  Presiden bersama Wapres tiap hari pertemuannya ngobrol tentang bangsa dan negara. Jadi biasa saja, tidak ada masalah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amien, pada Senin (21/12/2020).

Rapat digelar berdua tanpa melibatkan menteri.

"Iya kabarnya begitu,"ujar Jubir Wapres Masduki Badlowi kepada wartawan.

Masduki mengaku tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Hanya saja ia mengatakan bahwa rapat membahas isu terkini. 

"Enggak dijelasin apa pembicaraanya," katanya.

Hanya saja menurut dia biasanya Presiden dan Wapres menggelar rapat intensif berdua apabila ada isu penting dan strategis.

Bisa saja menurutnya, rapat membahas mengenai perombakan kabinet yang isunya menguat.

"Biasanya presiden begitu. Kalau ada hal -hal dianggap penting, Presiden mengajak bicara Wapres. Mungkin aja (Reshuffle), kan namanya isu strategis," pungkasnya.

4 Kader PDIP dengan Fadli Zon Gerindra Ramai Disebut Bakal Menteri

Sejumlah pihak meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

Perombakan kabinet itu sekaligus untuk mengisi dua posisi menteri yang kosong karena tersangkut korupsi.

Dua posisi menteri yang kosong itu yakni Menteri Sosial yang ditinggalkan Juliari P Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo. 

Berikut daftar nama-nama yang dianggap berpotensi masuk kabinet sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Senin (21/12/2020):

1. Tri Rismaharani

Wali Kota Surabaya yang juga kader PDIP, Tri Rismaharani disebut-sebut berpeluang menjadi Menteri Sosial.

Risma menyatakan dirinya akan mengikuti apa keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

"Nanti kita lihat lah, saya ngikuti Bu Mega aja," kata Risma saat ditemui, Senin (14/12/2020) sebagaimana diberitakan Surya. 

Risma pun enggan menanggapi lebih jauh soal peluangnya menjadi Mensos. 

"Enggaklah saya gak pernah ngomong, ya nanti dilihat ya. Yang jelas belum, iki sopo seng ngomong," seloroh Risma.

Menurut Risma, meskipun nanti ada tawaran untuk itu, dia akan istikharah terlebih dahulu.

Dia mengaku akan menilai diri dulu, sanggup atau tidak.

2. Sandiaga Uno

Nama Sandiaga Uno juga dianggap berpotensi untuk masuk kabinet.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dinilai realistis untuk masuk di kabinet, setelah Edhy Prabowo yang merupakan kader Gerindra tersangkut korupsi.

Meski demikian, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganggap, Sandiaga Uno tidak cocok jika ditempatkan sebagai Menteri keluatan dan Perikanan.

"Untuk Sandi, bisa jadi karakternya tidak tepat berada di bidang kelautan dan perikanan. Itu bisa menjadi hambatan,”  kata Burhanuddin seperti dikutip dari Kompas.com. 

Sandi enggan memberi tanggapan soal peluang dirinya menjadi Mensos. 

Hal itu disampaikan Sandi saat berkunjung ke Jawa Tengah pada 3 Desember lalu. 

"Saya melihat ini adalah prerogratif Presiden," kata dia. 

3. FX Hadi Rudyatmo

Kader PDIP lainnya yang disebut berpeluang masuk kabinet adalah Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. 

Mantan Wakil Wali Kota semasa Jokowi menjabat Wali Kota Solo ini dianggap cocok jadi Menteri Sosial. 

Meski demikian, Rudy, sapaan FX Hadi Rudyatmo, menyatakan belum ada tawaran soal Menteri Sosial. 

"Tidak ada telepon. Tidak ada yang menelepon saya," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Jumat (18/12/2020), seperti diberitakan Kompas.com. 

Disinggung jika mendapat tawaran itu, Rudy mengaku masih akan mempertimbangkannya.

"Pertimbangannya masih panjang. Pertimbangan masih panjang itu antara siap dan tidak," ungkap dia.

Namun, ketika ditanya pertimbangan apa yang dimaksud, Rudy menjawabnya rahasia.

"Oh, rahasia. Dan nampaknya enggaklah," tutur dia.

4. Ahmad Basarah

Politikus senior PDIP, Ahmad Basarah juga disebut layak untuk menjadi Menteri Sosial. 

Namun demikian, Basarah mengatakan tidak bersedia menjadi Mensos. 

Ia mengaku menolak menjadi Mensos karena sudah mendapat tugas khusus dari Megawati. 

"Saya sudah ada tugas khusus dari Bu Mega dalam menjalankan fungsi-fungsi pembangunan nasional bangsa Indonesia, sehingga saya harus fokus dalam tugas-tugas tersebut," kata Basarah saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Basarah menilai banyak kader PDIP lainnya yang cocok untuk menjadi Mensos. 

"Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ucap Wakil Ketua MPR itu. 

Basarah menyebut wewenang untuk mengusulkan nama calon menteri dari internal PDIP adalah hak prerogatif Megawati selaku ketua umum. 

5. Fadli Zon

Meski dikenal gencar melontarkan kritik kepada pemerintah, politikus senior Partai Gerindra, Fadli Zon disebut-sebut berpeluang masuk kabinet menggantikan Edhy Prabowo. 

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, dalam politik apapun bisa terjadi.

Namun, kepastian siapa yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan secara definitif merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam politik apapun bisa terjadi. Kita tunggu saja apa yang terjadi ke depan," kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/11/2020).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu tidak bisa membayangkan suatu hari nanti Fadli Zon akan menjadi seorang menteri.

Sebab, selama ini Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.

"Andai penggantinya Fadli Zon, akan ramai dunia persilatan. Tak kebayang tiap hari Fadli Zon akan puji-puji pemerintah terus," ujarnya.

(Tribunnews.com/Daryono) (Sumber: Tribunnews.com/Seno Tri Sulistyono, Kompas.com/Labib Zamani, Surya/Chaerul umam)