Breaking News:

Dugaan Pelanggaran KEPP

Aska Penuhi Syarat Cawabup, KPU Barru Disidang DKPP 22 Desember

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 184-PKE-DKPP/XI/2020, 192-PKE-DKPP/XII/2020 dan 194-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Selatan Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (22/12/2020) pagi.

Teradu dalam tiga perkara ini, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru selaku Teradu I sampai V yakni, Syafruddin H Ukkas, Lilis Suryani, Masdar, Muhammad Natsi Azikin dan Abdul Syafah B.

Perkara nomor 184-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan HM Malkan Amin dan A Salahuddin Rum yang memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki.

Pengadu mendalilkan Teradu I sampai V diduga bertindak tidak mandiri, tidak profesional, tidak adil, karena para Teradu menyatakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama Aska M memenuhi syarat meskipun belum menyerahkan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Perkara nomor 192-PKE-DKPP/XII/2020 diadukan Mudassir Hasri Gani dan Askah Kasim yang memberikan kuasa kepada Mursalin Jalil serta Abdul Aziz.

Pengadu mendalilkan kelima Teradu melakukan pelanggaran subtansial terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilihan.

Sedangkan Pengadu dalam perkara 194-PKE-DKPP/XII/2020 adalah Muhammad Nur Alim, Abdul Mannan dan Farida (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barru).

Pengadu mendalilkan Teradu tidak berpedoman pada asas profesionalitas dalam memberikan kepastian hukum terhadap paslon Aska M yang telah memberikan semua kelengkapan berkas syarat calon.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved