AKHIRNYA Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat, Kapan Vaksinasi Dimulai?
AKHIRNYA Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat, Kapan Vaksinasi Dimulai?
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar Gembira! PPresiden Jokowi memberikan info terbaru soal penanganan pandemi Virus Corona ( Covid-19 ).
Jokowi baru saja mengumumkan akan menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat yang terkena virus tersebut.
Menurutnya pertimbangan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 tersebut adalah berdasarkan masukan dari masyarakat dan melihat kondisi keuangan negara.
"Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis."
"Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi, Rabu 16 Desember 2020.
Rencana ini menjadi kabar gembira karena sebelumnya pemerintah berencana hanya memberi vaksin gratis bagi masyarakat tidak mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.
Selain mengumumkan penggratisan vaksin Corona, Jokowi juga menyatakan ia siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.
"Saya ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima (vaksin Covid-19) pertama, divaksin pertama kali."
"Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," kata Jokowi.
Kapan Vaksinasi akan Dimulai?
Saat ini, salah satu jenis vaksin Covid-19 yang sudah tersedia yakni vaksin Sinovac.
Vaksin buatan China sebanyak 1,2 juta ini tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.
Menurut keterangan Jokowi saat itu, pemerintah akan kembali mendatangkan Vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta vaksin pada awal Januari 2021 nanti.
Selain vaksin dalam bentuk jadi, Jokowi menyatakan pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah.
Menurut Jokowi, dijadwalkan sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah tiba pada Desember dan 30 juta dosis lagi akan tiba pada Januari 2021.
Nantinya, vaksin bentuk curah itu akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.
"Kita amat bersyukur, alhamdulilah, vaksin sudah tersedia. Artinya kita segera bisa mencegah meluasnya wabah Covid-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM," kata Jokowi.
BPOM Targetkan Izin Vaksin Keluar pada Januari 2021
Meski saat ini vaksin telah tersedia, proses vaksinasi belum bisa dilakukan sekarang ini.
Pasalnya, untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah harus mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk setiap jenis vaksin yang dipakai, termasuk untuk vaksin Sinovac.
Terkait izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, mengatakan pihaknya masih menunggu data lengkap terkait uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac.
Data uji klinis itu penting untuk mengetahui efektivitas dari vaksin tersebut.
"Kami masih menunggu data yang lebih lengkap lagi untuk mendapatkan EUA," ujar Penny saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/12/2020), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Data lengkap terkait vaksin Sinovac berasal dari PT Bio Farma sebagai pendaftar vaksin.
Data tersebut ditargetkan dapat diperoleh oleh BPOM pada akhir Desember dan awal Januari 2021 mendatang.
Pada masa darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, EUA dapat diberikan dengan standar efikasi yang lebih rendah yakni 50 persen.
Dalam kondisi normal, izin baru diberikan apabila efikasinya mencapai lebih dari 70 persen.
Selain itu data efikasi yang diambil pun cukup dari data sementara atau interim.
Bila sebelumnya data yang diambil setelah pemantauan selama 6 bulan, pada masa pandemi, mengacu pada aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bisa dilakukan dengan data 3 bulan.
Meski begitu, Penny menjelaskan, Sinovac selaku produsen vaksin belum mengeluarkan data efikasi.
Sebab, uji klinis tahap ketiga dilakukan lebih dahulu di Brasil dan Indonesia.
"Sampai saat ini Sinovac belum mengeluarkan data efikasi karena memang uji klinis fase tiga untuk Sinovac adalah di Brasil dan Indonesia. Brasil lebih cepat sekitar sebulan, dua bulan. Jadi memang akan kami tunggu juga data dari Brasil sehingga lebih melengkapi lagi," terang Penny.
Selain efikasi, pemberian izin juga akan melihat keamanan dan uji mutu vaksin tersebut.
Uji keamanan terlihat karena telah melalui uji klinis tahap pertama dan kedua yang menunjukkan data keamanan.
Sementara untuk uji mutu, BPOM telah melakukan peninjauan langsung pada pabrik Sinovac di China.
Dari peninjauan tersebut BPOM melihat berdasarkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
"Dan itu sudah memberikan data yang baik yang bisa kita menyatakan bahwa mutunya cukup datanya," jelas Penny.
Nantinya pengecekan mutu juga dilakukan saat vaksin tiba di Indonesia.
Termasuk terhadap 1,2 juta vaksin Sinovac yang telah didatangkan oleh Indonesia sebelumnya.
Indonesia saat ini masih terus mengupayakan vaksinasi vaksin Covid-19.
Pemerintah memastikan akan melakukan vaksinasi setelah adanya EUA yang diberikan oleh BPOM.
Sebelumnya Tidak Gratis
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Virus Corona buatan Sinovac sudah tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020.
Sinovac merupakan salah satu kandidat 6 vaksin Covid-19 yang akan digunakan pada vaksinasi di Indonesia.
Keenam jenis vaksin itu disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01/07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Vaksin-vaksin itu antara lain PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.
Meski vaksin ini sudah ada, namun dijelaskan oleh dr Arif Santoso SpP (K) PhD FAPSR yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bahwa vaksin bukanlah obat.
Selain itu, vaksin bukanlah satu-satunya solusi berakhirnya pandemi virus corona.
''Vaksin ini penting untuk disikapi, kita harus lebih objektif jangan sampai vaksin dianggap sebagai penolong. Vaksin bukan obat, tapi pencegah namun bukan mencegah untuk terinfeksi kalaupun terinfeksi gejalanya tidak berat. Itu yang diharapkan,'' jelasnya dalam acara Bincang Kota Edisi 8, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, karena selama ini untuk virus flu saja tidak ada kekebalan mutlak untuk vaksin.
''Kalau kita review kasus, banyak yang sudah terkena namun di vaksin lalu terinveksi lagi. Secara hipotesis itu tidak bisa memberikan kekebakalan mutlak,'' jelasnya.
Ia pun menjelaskan bahwa vaksin alami yang dapat mendorong kekebalan mutlak adalah Pesan Ibu 3 M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
''Jadi vaksin alami itu hanya 3 M, dengan tetap konsisten menerapkan 3M itu lebih efektif,'' jelasnya.
Terlebih untuk saat ini, sambungnya, vaksin sedang melewati uji klinis.
Tidak Gratis
Pemerintah memastikan tidak digratiskannya vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan sejumlah negara lain, bukan karena masalah anggaran.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan anggaran bukan menjadi hambatan dalam tujuan pemerintah dalam menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok.
Untuk diketahui Pemerintah membagi dua jenis vaksin, yakni vaksin gratis yang dibiayai pemerintah dan vaksin mandiri yang harus dibeli oleh masyarakat yang mampu.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp 35,1 triliun di tahun 2020 untuk vaksin dan program vaksinasi.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Senin, (7/12/2020).
"Untuk tahun anggaran 2020 kita mencadangkan Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin, yang ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba," kata Sri.
Selain anggaran tahun 2020 yang sudah dicadangkan, pemerintah juga sudah menganggarkan di tahun 2021 sebesar Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin, Rp 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasi , dan Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasaran seperti Laboratorium Litbang dan PCR.
Anggaran tersebut bagian dari anggaran penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 60,5 triliun.
"Diminta Kemenkes akan melakukan pengadaan Rp 1,2 triliun dan BPOM sebesar Rp 100 miliar," tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan PT Biofarma melibatkan seluruh lembaga dalam dan luar negeri.
Pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun dari tahun 2020, 2021 dan 2022 disesuaikan dengan kebutuhan.
"Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yan sudah disampaikan oleh Menkes, yaitu dari sisi prioritas wilayah, penerima vaksinnya, jadwalnya, dan tahapan pemberian vaksinnya," pungkasnya. (tribun-timur.com)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan link berita sebagai berikut:
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Vaksin Tidak Seluruhnya Gratis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid: Bukan Masalah Anggaran
