AKHIRNYA Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat, Kapan Vaksinasi Dimulai?
AKHIRNYA Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat, Kapan Vaksinasi Dimulai?
lihat foto
Vaksin-vaksin itu antara lain PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.
Meski vaksin ini sudah ada, namun dijelaskan oleh dr Arif Santoso SpP (K) PhD FAPSR yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bahwa vaksin bukanlah obat.
Selain itu, vaksin bukanlah satu-satunya solusi berakhirnya pandemi virus corona.
''Vaksin ini penting untuk disikapi, kita harus lebih objektif jangan sampai vaksin dianggap sebagai penolong. Vaksin bukan obat, tapi pencegah namun bukan mencegah untuk terinfeksi kalaupun terinfeksi gejalanya tidak berat. Itu yang diharapkan,'' jelasnya dalam acara Bincang Kota Edisi 8, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, karena selama ini untuk virus flu saja tidak ada kekebalan mutlak untuk vaksin.
''Kalau kita review kasus, banyak yang sudah terkena namun di vaksin lalu terinveksi lagi. Secara hipotesis itu tidak bisa memberikan kekebakalan mutlak,'' jelasnya.
Ia pun menjelaskan bahwa vaksin alami yang dapat mendorong kekebalan mutlak adalah Pesan Ibu 3 M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
''Jadi vaksin alami itu hanya 3 M, dengan tetap konsisten menerapkan 3M itu lebih efektif,'' jelasnya.
Terlebih untuk saat ini, sambungnya, vaksin sedang melewati uji klinis.
Tidak Gratis
Pemerintah memastikan tidak digratiskannya vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan sejumlah negara lain, bukan karena masalah anggaran.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan anggaran bukan menjadi hambatan dalam tujuan pemerintah dalam menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok.
Untuk diketahui Pemerintah membagi dua jenis vaksin, yakni vaksin gratis yang dibiayai pemerintah dan vaksin mandiri yang harus dibeli oleh masyarakat yang mampu.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp 35,1 triliun di tahun 2020 untuk vaksin dan program vaksinasi.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Senin, (7/12/2020).
"Untuk tahun anggaran 2020 kita mencadangkan Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin, yang ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba," kata Sri.
Selain anggaran tahun 2020 yang sudah dicadangkan, pemerintah juga sudah menganggarkan di tahun 2021 sebesar Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin, Rp 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasi , dan Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasaran seperti Laboratorium Litbang dan PCR.
Anggaran tersebut bagian dari anggaran penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 60,5 triliun.
"Diminta Kemenkes akan melakukan pengadaan Rp 1,2 triliun dan BPOM sebesar Rp 100 miliar," tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan PT Biofarma melibatkan seluruh lembaga dalam dan luar negeri.
Pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun dari tahun 2020, 2021 dan 2022 disesuaikan dengan kebutuhan.
"Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yan sudah disampaikan oleh Menkes, yaitu dari sisi prioritas wilayah, penerima vaksinnya, jadwalnya, dan tahapan pemberian vaksinnya," pungkasnya. (tribun-timur.com)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan link berita sebagai berikut:
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Vaksin Tidak Seluruhnya Gratis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid: Bukan Masalah Anggaran
