Serunya Topik / Judul ILC TV One Malam Ini 'Dana Bansos Pun Dipungli', Narasumber dan Live Streaming

TRIBUN-TIMUR.COM - Serunya topik atau judul ILC TV One malam ini 'Dana Bansos Pun Dipungli', daftar narasumber dan live streaming.

Sesaat lagi akan tayang ILC TV One edisi Selasa (8/11/2020) malam ini.

Kali ini, topik atau judul ILC TV One malam ini adalah Dana Bansos Pun Dipungli.

Sejumlah narasumber akan tampil di ILC TV One yang akan membahas soal korupsi dana bansos Covid-19 di Kementerian Sosial atau Kemensos yang menjerat Mensos nonaktif, Juliari Batubara.

Narasumber ILC TV One malam ini, yakni:

Komisioner KPK, Nurul Ghufron;

Guru besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita;

Pakar hukum dan mantan anggota DPR, Gayus Lumbuun;

Politikus PKS, Mardani Ali Sera;

Politikus PDIP, Kapitra Ampera;

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon;

Aktivis hukum, Haris Azhar;

Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer;

Pengacara Novel Baswedan, Soar Siagian; dan

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Nonton live streaming ILC TV One di sini

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Menteri Sosial ( Mensos ) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial ( Bansos ).

Bansos tersebut terakit dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun ini. 

Proyek Bansos Covid-19 berupa paket sembako Rp 300 ribu di Kemensos tahun 2020 yang bernilai total sekitar Rp 5,9 triliun, diduga dikorupsi sebesar Rp 20,8 miliar.

Juliari diduga mendapat fee dari proyek tersebut sebesar Rp 17 miliar.

Diberitakan Kompas.com, Minggu (6/12/2020), KPK menjerat Juliari P Batubara dengan sejumlah pasal.

Juliari P Batubara disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Lantas, seperti apa ancaman hukuman yang menanti Juliari P Batubara jika dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim?

Menurut Pasal 11, hukuman yang menanti pelaku korupsi adalah penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 lima) tahun.

Selain itu, pelaku juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling paling banyak Rp 250 juta.

Hukuman tersebut berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Sementara itu, Pasal 12 menyebut pelaku korupsi bisa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pelaku juga bisa dikenakan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pidana ini, sesuai bunyi Pasal 12 huruf a, berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

Padahal, diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan, Pasal 12 huruf b menyebut, pidana tersebut juga dikenakan pada pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengancam para oknum yang melakukan praktik korupsi pada masa bencana dengan hukuman mati.

"Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli Bahuri dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 21 Maret 2020.

Saat itu, Firli Bahuri menyebut bahwa semua pihak sedang fokus pada penanganan virus corona dan KPK mengambil peran dengan mengawasi kegiatan tersebut.

Diketahui, penetapan status tersangka terhadap Juliari merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.

"KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS," kata Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2012).

Dalam kasus ini, selain Juliari P Batubara, KPK juga menyematkan status tersangka kepada MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, serta AIM dan HS selaku pihak swasta.

Sepak terjang Juliari P Batubara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019.

Mantan wakil rakyat di Komisi IV periode 2014-2019 ini mendatangi Istana Kepresidenan pada 22 Oktober 2019 pukul 10.05 WIB, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam.

Pada 4 November tahun lalu, Juliari P Batubara pernah mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk memantapkan sinergi dalam rangka memberantas korupsi di lingkungan Kemensos.

Pandemi virus corona membuat pemerintah menggelontorkan sejumlah dana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Bantuan-bantuan ini salah satunya disalurkan melalui Kemensos, yang memunculkan polemik.

Pada 6 Mei lalu, Juliari P Batubara sempat menjelaskan permasalahan bantuan sosial berlogo Presiden RI daam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.

Menurutnya, bantuan berlogo presiden dan tas kemasan memang berasal dari Presiden Joko Widodo, dan tidak termasuk dalam anggaran program jaring pengamanan sosial untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 110 triliun.

Adapun Kemensos mempunyai tas jinjing serupa dengan desain milik presiden, dan dipastikan berbeda karena tidak disertai logo Istana Kepresidenan.

Juliari P Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.(*)